Penjara hingga denda mengancam IUP dan IUPK yang tak taat reklamasi pasca-tambang

Sumber : https://industri.kontan.co.id/news/penjara-hingga-denda-mengancam-iup-dan-iupk-yang-tak-taat-reklamasi-pasca-tambang

 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (UU Minerba) yang baru diklaim dapat memberikan pengaturan yang lebih efektif dan komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba Kementerian ESDM Sujatmiko menyampaikan, salah satu poin penting dalam UU minerba baru yang diundangkan 10 Juni 2020 itu ialah terkait reklamasi dan pasca tambang. Dia membandingkan, berdasarkan UU Minerba yang lama, yakni Pasal 100 UU No. 4 Tahun 2009, disebutkan bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang.

Kemudian jika pemegang IUP dan IUPK tidak melaksanakan reklamasi sesuai dengan rencana yang telah disetujui, maka menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan tersebut.

Namun dalam UU No. 3 Tahun 2020 diatur bahwa bagi pemegang IUP dan IUPK yang izin usahanya dicabut atau berakhir tetapi tidak melaksanakan reklamasi/pascatambang atau tidak menempatkan dana jaminan reklamasi/pascatambang dapat dipidana paling lama 5 (lima) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 100 miliar. Selain sanksi pidana, pemegang IUP dan IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang yang menjadi kewajibannya.

"Sebelum UU No.3/2020 ini diundangkan, pemerintah hanya bisa memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha. Namun setelah terbit UU ini, eks pemegang izin pertambangan mempunyai kewajiban melaksanakan reklamasi dan pasca tambang dengan tingkat keberhasilan 100%, kita juga dapat memberikan sanksi pidana khusus bagi para penambang yang tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang", terang Sujatmiko dalam keterangan pers, Senin (22/6).

Dengan aturan baru ini, sambungnya, pemerintah berharap lubang-lubang bekas tambang yang terbengkalai dapat dihilangkan. "Sehingga pencemaran lingkungan bisa dihindarkan karena ini juga menjadi salah satu tujuan penerbitan UU No.3/2020, yaitu pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik", pungkas Sujatmiko.

Related Regular News: