Konsultasi Publik Kebijakan DMO Batubara

Konsultasi Publik Kebijakan DMO Batubara

15 Juni 2020

Ditengah Pandemi Covid-19 ini Direktorat Jendral Mineral Batubara tepatnya dibawah Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara (15/6) mengadakan pertemuan virtual untuk membahas tentang pasokan DMO tahun 2020. Rapat yang dibuka oleh M. Wafid selaku Direktur Pembinaan Program, dan diserahkan ke Cecep M. Yasin selaku Kasubdit Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara untuk memimpin rapat ini. Prewakilan dari pemerintah pun hadir perwakilan dari Biro Keuangan KESDM, Biro Hukum KESDM dan juga perwakilan BKF Kementerian Keuangan.

Sementara APBI sendiri pun diwakili oleh Hendra Sinadia selaku Direktur Eksekutif, Haryanto Damanik selaku Wakil Sekjen, Nyoman Oka selaku Ketua Komite Marketing, dan tentunya diwakili oleh beberapa anggota APBI lainnya yang mewakili perusahaan berkalori rendah, sedang dan tinggi.

Pembahasan dimulai dengan tindak lanjut dari rapat pembahasan terkait DMO (18/5) dan juga tindak lanjut dari surat yang sudah dikirimkan oleh APBI pada tanggal 20 Mei 2020, sehingga dengan melakukan pertimbangan KESDM melakukan beberapa revisi dalam Keputusan Menteri ESDM No. 261.K/30/MEM/2019 sebagai berikut :

  1. Penyesuaian besaran persentase DMO tahun 2020 yang berlaku sebesar 25% menjadi 18% dari rencana produksi batubara tahun 2020

  2. Kebijakan terkait sanksi atas kewajiban pemenuhan DMO, yaitu :

  3. Menunda pemberlakuan sanksi pembayaran kompenasi terhadap kekurangan pemenuhan kewajiban DMO di tahun 2020

  4. Mengecualikan penerapan sanksi pembayaran kompenasi dalam hal kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri terpenuhi atau

  5. Menyesuaikan besaran tarif kewajiban pembayaran kompenasi yaitu 50% dari tarif yang telah dibahas sebelumnya, dan pembayaran atas kompensasi tersebut dilakukan setelah akhir tahun

Tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Kementerian ESDM adalah DJMB telah melakukan review terhadap usulan dari APBI yaitu :

  1. Kebijakan DMO batubara tahun 2020 tetap dilaksanakan sesuai denan penetapan semula, yaitu 25% dari rencana produksi tahun 2020 yang telah disetujui Menteri/ Gubernur sesuai kewenangannya

  2. Apabila dilakukan penyesuaian persentase minimal DMO tahun 2020, maka dapat dilakukan pada akhir triwulan III tahun 2020 sambil melihat perkembangan realisasi pemenuhan batubara sesuai dengan kecepatan pemulihan kondisi perekonomian nasional.

  3. Terhadap penyesuaian besaran persentase pemenuhan DMO batubara tahun 2020 yaitu sebesar 25% dari rencana produksi yang disetujui telah dilakukan koordinasi dengan industry pengguna batubara dalam negeri pada bulan Mei 2020 (surat resmi)

  4. Dari hasil tersebut didapatkan bahwa terdapat penurunan proyeksi kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri tahun 2020 dari semula 155 juta ton menjadi 141 juta ton sebagai akibat adanya pandemic covid-19

  5. Penyesuaian mengenai kebijakan kompensasi DMO batubara juga telah dilakukan kajian/simulasi terhadap keuangan perusahaan

 

Perubahan Kebutuhan DMO Tahun 2020 Pasca Pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut :

Keterangan :

  1. Pengurangan kebutuhan batubara pada PLTU karena beberapa pembangkit tidak beroperasi sesuai daya maksimal

  2. Peningkatan kebutuhan batubara untuk industry pengolahan dan/atau pemurnian karena adanya penambahan data baru seperti mulai beroprasinya Indonesia Weda Industrial Park

  3. Pengurangan kebutuhan batubara pada industry semen karena produksi semen yang menurun

  4. Peningkatan kebutuhan batubara pada industry kertas karena ada penambahan data baru dari Asosiasi Pabrik Kertas Indonesia (APKI)

  5. Ada Penambahan data baru dari indsutri keramik, industry petrokimia dan industry klor alkali

Pada dasarnya para perusahaan akan memenuhi DMO yang ditetapkan oleh pemerintah karena banyak negara importir yang masih melakukan lockdown dan pengurangan demand dari para importir. Namun dengan penurunan tersebut sebenarnya masih belum secara keseluruhan terefleksikan angka tersebut, menurut beberapa perusahaan permintaan batubara domestic yang menyesuaikan kondisi di lapangan permintaanya lebih rendah. Namun pemerintah pun menginginkan data secara real untuk dijadikan dasar review pemnuhan DMO lebih lanjut.

Disisi lain ada pula perusahaan berkalori rendah yang tidak bisa melakukan DMO tetapi bisa menkonversikan batubara mereka menjadi produk turunan yang dapat dimanfaatkan maka mereka meminta agar itu dihitung sebagai DMO dan tentunya hal tersebut sesuai dengan program dari Presiden dan Menteri ESDM.

Dengan demikian masukan masukan yang diberikan oleh APBI sudah hampir semua sudah dipertimbangkan oleh KESDM mengingat harga pasar pun sudah sangat rendah, apabila ada masukan masukan lain KESDM menerima masukan tersebut dan dilampirkan dengan data yang akurat agar bisa memperkuat masukan tersebut. Kemudian hasil dari pertemuan ini akan diserahkan ke Kemenkeu untuk dijadikan dasar dalam pembuatan PMK terkait dengan kompensasi DMO batubara ditahun 2020 ini.

Related Regular News: