Tantangan Dalam Memenuhi DMO 2020 di Tengah Pandemi Covid-19

Sebagaimana diketahui, Pandemi COVID-19 berdampak ke semua sektor energi di tanah air termasuk sub sektor industri pertambangan batubara. Dalam kondisi seperti saat ini, perusahaan-perusahaan pertambangan batubara anggota APBI-ICMA sejauh ini beroperasi secara normal dengan menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19. Namun sejak awal kuartal-2 tahun ini para perusahaan mengalami dampak dengan menurunnya harga komoditas akibat permintaan ekspor dan domestik yang terus turun akibat kondisi pasar yang oversupply.   Turunnya harga mengakibatkan perusahaan-perusahaan kesulitan cashflow antara lain karena perusahaan harus menanggung selisih Harga Patokan Batubara (HPB) sebagai dasar pembayaran tarif royalti dengan Harga Jual Aktual. Beberapa perusahaan malah Harga Jual Aktual batubara FoB (free on board) mereka sudah dibawah ongkos produksi (cash cost).

Selain semakin melemahnya permintaan batubara global, situasi pandemi COVID-19 sebagai situasi darurat nasional yang kemudian diikuti dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah membuat penggunaan listrik berkurang yang akhirnya berpengaruh terhadap menurunnya permintaan penggunaan batubara oleh PLN. Menurunnya permintaan PLN dan juga industri domestik lainnya berpengaruh terhadap serapan batubara dalam negeri serta persentase pemenuhan domestic market obligation (DMO). Menurut estimasi kami dari beberapa sumber, permintaan batubara domestik menurun drastis yaitu sekitar 110 juta M/T yang mana jauh lebih rendah dibandingkan dengan rencana yang ditetapkan Pemerintah yaitu sebesar  155 juta M/T.

Dengan kondisi seperti di atas, perusahaan-perusahaan tetap berkomitmen memasok batubara ke PLN terutama yang sudah berkontrak. Sedangkan bagi perusahaan lainnya tentu terus berupaya agar bisa memenuhi kewajiban DMO 2020. Namun pemenuhan kewajiban DMO 2020 semakin sulit mengingat kebutuhan domestik yang menurun drastis, dan selain itu tidaklah mudah bagi perusahaan yang memproduksi batubara yang kualitasnya tidak bisa diserap oleh konsumen dalam negeri baik oleh PLN maupun industri lainnya. Selain itu, Keputusan Menteri ESDM RI No.261 K/30/MEM/2019 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Tahun 2020 (”Kepmen No.261 K/30/MEM/2019”) yang mengatur ketentuan sanksi berupa kompensasi yang harus dibayarkan perusahaan yang tidak bisa memenuhi DMO akan semakin menekan kondisi keuangan perusahaan yang kesulitan di tengah kondisi pandemi COVID-19.

Agar pasokan batubara ke domestik tetap terjaga dan disisi lain kondisi keuangan perusahaan tidak semakin terbebani di tengah kondisi pandemi COVID-19, APBI menyampaikan aspirasi perusahaan-perusahaan anggota dengan mengusulkan agar Kementerian ESDM berkenan mempertimbangkan untuk merevisi beberapa ketentuan dalam Kepmen No.261 K/30/MEM/2019 sebagai berikut:

  • Penyesuaian besaran persentase DMO 2020 yang sebelumnya 25% (dua puluh lima persen) menjadi 18% (delapan belas persen) dari rencana jumlah produksi batubara Tahun 2020;
  • Menunda pemberlakuan sanksi kewajiban pembayaran kompensasi terhadap kekurangan pemenuhan kewajiban DMO di Tahun 2020,

Namun jika pemerintah sulit untuk memenuhi usulan tersebut, sebagai alternatif pemerintah bisa mempertimbangkan agar mengecualikan penerapan sanksi kewajiban pembayaran kompensasi dalam hal kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri terpenuhi. Selain itu pemerintah bisa mempertimbangkan untuk  menyesuaikan besaran tarif kewajiban pembayaran kompensasi yaitu setengah (50%) dari tarif yang telah dibahas sebelumnya, dengan ketentuan pembayaran atas kompensasi tersebut dilakukan setelah akhir tahun (bukan per semester) karena pemenuhan DMO baru bisa dilihat setelah akhir tahun (1 tahun).

Related Regular News: