Melihat Masa Depan Industri Pertambangan Batubara Indonesia Pasca Covid-19 dan UU Minerba Baru

Melihat Masa Depan Industri Pertambangan Batubara Indonesia Pasca Covid-19 dan UU Minerba Baru

Terlepas dari beragam kritik dan sentimen bahwa UU Minerba yang baru ini mengedepankan pihak-pihak tertentu dan terkesan dilakukan secara terburu-buru, revisi UU Minerba ini memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha dan juga mengandung banyak reformasi yang bersifat positif bagi negara maupun masyrakat.

Dalam paparannya di acara Coaltrans Connect Webinar (10/6), Pandu Sjahrir, selaku Ketua Umum APBI-ICMA mengatakan bahwa ada 4 poin utama di dalam UU Minerba saat ini, antara lain: Otoritas pemerintah pusat, Kelanjutan operasi KK & PKP2B; Pengalihan perizinan & saham dan Divestasi kepemilikan asing; dan Kewajiban dan insentif baru bagi pemegang izin pertambangan. Pandu melihat UU Minerba ini sebagai hal yang sangat positif. Berbeda dengan Pandu, banyak peserta yang justru belum merasakan manfaat dari revisi UU tersebut.

Sementera itu terkait kewenangan pemerintah daerah, Ketua APBI itu menjelaskan bahwa peralihan kewenangan ke pusat akan mulai efektif berlaku pada akhir tahun 2020. Para pemegang KK & PKP2B juga akan dijamin perpanjangannya dalam bentuk IUPK untuk kelanjutan operasinya. “Akan ada penyesuaian penerimaan pajak & PNBP yang relatif akan mengalami kenaikan,” ujar Pandu. “Namun apabila pemegang izin melakukan pengembangan batubara, mereka bisa mendapatkan rebate atau insentif lainnya yang akan diatur lebih lanjut dalam PP,” tambahnya.

Mengatasi Kendala Di Masa Pandemi

Dalam webinar ini permasalahan dunia di tengah pandemi Covid-19 juga diulas. Ketiga panelis pun mengemukakan sejumlah langkah yang perlu diambil untuk mengatasi dampak dari pandemi ini. Dalam industri batubara tak dipungkiri, menurunnya permintaan dari negara negara importir membuat kondisi semakin tak menentu. Kebijakan pemerintah Tiongkok untuk menerapkan lockdown di kuartal 1, di susul dengan India dan Filipina, memberikan dampak yang sangat besar terhadap permintaan batubara dari Indonesia. “Arus batubara termal sangat terganggu, karena 65% ekspor batubara Indonesia adalah ke 3 negara ini,” ujar Pandu. Senada dengan Pandu, Marius Toime selaku Project Finance Partner di Bryan Cave Leighton Paisner’s Singapore memprediksi hal serupa. Terutama terkait pasar Tiongkok belakangan walaupun kondisinya berangsur membaik.  

Salah satu solusi yang menurut Pandu dapat dilakukan adalah mengurangi produksi guna menyeimbangkan pasar global saat ini, seperti yang sudah dilakukan oleh negara produsen batubara lainnya seperti Kolumbia, AS, dan Rusia. Selaras dengan yang pernah di katakan oleh Presiden Joko Widodo, bahwa saat ini Indonesia harus memaksimalkan kebutuhan domestik dan fokus ke hilirisasi. “Hal ini tentunya akan memberikan pendapatan yang lebih bagi pemerintah dengan mengedepankan nilai tambah batubara, juga menjadikan kas keuangan negara lebih terprediksi,” ujar Pandu.

Sebelum menutup diskusi yang diikuti 450 peserta tersebut, Keith Whitchurch selaku President Director dari SMG Consultants mengingatkan kembali pentingnya kesehatan dan keberlanjutan industri pertambangan yang mengedepankan aspek ESG (environmental, social, and governance) untuk semestinya diterapkan oleh setiap pelaku usaha tanpa terkecuali.  

Related Regular News: