UU Minerba Baru Memberikan Sentimen Positif di Tengah Pandemi COVID-19

UU Minerba Baru Memberikan Sentimen Positif di Tengah Pandemi COVID-19

Hendra Sinadia Direktur Eksekutif APBI dalam sesi wawancara live di acara Market Review IDX Channel Senin 18 Mei 2020 menyebutkan bahwa UU Minerba yang baru memberikan sentimen positif yang sangat dibutuhkan ditengah kondisi sulit akibat Pandemi Covid-19. Dengan anjloknya perekonomian yang akan memasuki masa krisis serta outlook yang buram (gloomy) berbagai sektor industri, perekonomian nasional butuh adanya sentimen positif. UU Minerba menurut Hendra adalah satu sentimen positif yang sangat diharapkan karena akan memberi sinyal ke investor bahwa pemerintah RI berkomitmen menjaga kelangsungan iklim investasi jangka panjang di tanah air. Sentimen ini paling tidak dapat memberikan assurance bagi prospective investor bahwa investasi di tanah air dijamin kelangsungannya.

Dengan disahkannya UU Minerba yang baru paling tidak ada satu industri yaitu industri pertambangan minerba yang sejauh ini masih jadi andalan utama untuk ekspor non-migas dan penerimaan negara, dijamin keberlangsungannya. UU Minerba yang menjamin kelanjutan investasi dari pemegang KK dan PKP2B memiliki arti penting. Di sektor minerba, pemegang PKP2B berkontribusi terhadap sekitar 68% dari produksi batubara nasional, lebih dari 60% pasokan listrik ke PLN, serta lebih dari 70% dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor minerba. Selain itu, pemegang PKP2B juga menjadi prime mover dari perekonomian di beberapa daerah di Kalimantan. Oleh karena itu, APBI menyambut baik hadirnya UU pertambangan yang baru di tengah kondisi Pandemi ini.

Disisi lain, dalam acara yang sama, pengajar Hukum Pertambangan dari Universitas Tarumanegara Dr. Ahmad Redi mengklaim bahwa UU Minerba yang baru cacat hukum karena proses penyusunannya serta beberapa substansinya dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD). Menyikapi hal itu, menurut Dr. Ahmad Redi, koalisi organisasi masyarakat sipil (CSO) sedang menyusun permohonan uji materi dan uji formal atas undang-undang yang baru tersebut untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Segera setelah UU baru resmi diundangkan, koalisasi masyarakat sipil akan mengajukan permohonan ke MK.

Dalam wawancara tersebut, Dr. Ahmad Redi tokoh yang juga  menjadi motor dari uji materi dari PP No. 1 Tahun 2017 ke Mahkamah Agung, menyebutkan bahwa UU Minerba yang baru tidak berpihak kepada rakyat melainkan hanya menjamin kepentingan pemegang PKP2B serta tidak memberikan privilege kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal itu menurut Dr. Ahmad Redi bertentangan dengan semangat dari UUD 1945. Selain itu, penarikan kembali kewenangan dari pemerintah provinsi ke pemerintah pusat mencederai semangat reformasi yang telah memberikan otonomi luas kepada pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kotamadya).

Diakhir segmen acara, Hendra menyerukan agar seluruh stakeholders saatnya bersatu membangun pertambangan nasional. Disahkannya undang-undang pertambangan yang baru perlu jadi momentum yang baik. Dalam hal ini para stakeholders perlu mengawal proses penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP) agar implementasi dari UU Minerba yang baru bisa lebih efektif. Masih banyak “pekerjaan rumah” yang perlu dibenahi agar industri pertambangan minerba bisa lebih berkembang kedepannya.

---000---

Related Regular News: