KLH Siapkan Permen Pengecualian Limbah B3

Draft Permen LHK No:10 Tahun 2020 sudah dalam tahap finalisasi. Pengecualian limbah B3 melalui tahap pengujian hanya untuk flyash, bottom ash tidak masuk.

Upaya penyederhanaan kategori limbah Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana diatur dalam PP 101/2014 dibahas secara khusus dalama rapat online yang digelar Kemenko Perekonomian (18/05). Dipimpin Deputi V Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Perekonomian, Bambang Adi, rapat membahas konsep untuk meringankan kategori limbah B3 yang selama ini dikeluhkan oleh pelaku usaha yang kegiatan usahanya menghasilkan limbah.

Dalam rapat yang dihadiri lintas pemerintah, PLN dan asosiasi itu, Kementerian Lingkungan Hidup mengutarakan akan dikeluarkannya aturan baru dalam bentuk Permen. Pintu pengecualian dan pemanfaatan dituangkan dalam 2 Permen karena sampai saat ini tidak ada rencana dari KLHK untuk mendelisting aturan dalam PP 101/2014 seperti yang diinginkan oleh pelaku usaha.

Aturan tersebut dituangkan dalam bentuk draft Permen LHK No:10 Tahun 2020 yang sudah berada di Kementerian Hukum dan HAM dan akan mengecualikan beberapa poin yang ada dalam Permen LHK No:55/tahun 2015.

Kementerian LHK yang diwakili oleh Achmad Gunawan Wibisono mengemukakan bahwa dalam aturan baru akan terdapat proses-proses untuk mengeluarkan kategori flyash sebagai limbah B3. Hal itu akan tetap dilakukan melalui tahapan ujicoba, namun dalam aturan baru nantinya akan dibuat lebih sederhana dengan memotong berbagai parameter yang harus dilakukan.

Ada 4 jenis pengeculian yakni untuk slag nikel, fly ash dari proses pembakaran batubara pada fasilitas PLTU, steel slag, spent bleaching earth ekstraksi dari proses ekstraksi minyak nabati hingga memiliki kadar minyak hingga 3%.

Proses-proses mulai dari penyimpanan, pengangkutan, pemanfaatan dan penimbunan disederhanakan sebagai berikut:

  • Penyimpanan tidak perlu izin TPS,
  • Pengangkutan tidak spesifikasi khusus dari KLHK
  • Pemanfaatan, tidak perlu izin pemanfaatan, tetapi perlu standart dari KL.
  • Penimbunan, tidak perlu izin

Penyederhaanan proses tidak lagi melewati beberapa proses yang sebelumnya cukup berbelit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Adapun untuk pengecualian flyash dalam limbah B3 dipersingkat menjadi pengajuan permohonan evaluasi hasil dan nantinya akan dikeluarkan apakah akan disetujui atau ditolak. Yang perlu digarisbawahi adalah skema diatas dapat dilakukan jika ujicoba untuk flyash lolos. Jika uji flyash tidak lolos maka dalam aturan baru nantinya juga terdapat keringanan-keringanan. Lalu bagaimana jika pengeculiannya tidak berhasil? Ada juga beberapa keringanan yang akan dituangkan dalam Permen baru tersebut. Dengan adanya Permen baru, pemanfaatan flyash nantinya juga dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah.

Hanya saja untuk bottom ash pihak KLHK belum dapat memberikan pengecualian. Padahal pengelolaan bottom ash umumnya juga bersamaan dengan flyash. Berbagai masukan disampaikan agar nantinya peraturan yang ada tidak setengah-setengah. Kementerian LH menanggapi banyak pertanyaan terkait bottom ash ini bahwa nantinya akan lebih diarahkan untuk pemanfaatan.

Menanggapi rencana ini kalangan yang hadir menanggapi bahwa upaya ini sebuah langkah maju, walaupun tetap menekankan bahwa upaya delisting seharusnya dapat lebih memudahkan. Termasuk dari Kementrian ESDM yang menyarankan untuk delisting berdasarkan pada ujicoba FABA.

Sosialiasi mengenai tahapan-tahapan serta waktu dan kepastian juga menjadi masukan para peserta yang justru merasa belum mengetahui adanya usulan ini. Meskipun sudah ada Permen baru yang menggantikan Permen KLH No:55/2015. Peran tenaga ahli juga harus diperjelas dengan standart yang disepakati sehingga prosedurnya juga tidak berbelit.

Dalam draft Permen terkait lamanya ujicoba akan dipangkas dari 114 hari menjadi 70 hari. Hal ini  tetap dianggap sangat lambat oleh kalangan pengusaha, ditambah lagi dengan dokumen yang harus bolak balik. Selain itu ada uji logam berat yang sebelumnya tidak ada dalam aturan sebelumnya. Terkait logam berat, pihak KLH menjelaskan bahwa uji logam berat ini tidak terlalu rumit dan dilihat lebih dulu apakah perlu atau tidak.

Senada dengan peserta lainnya, peserta dari PLN juga mengungkapkan hal serupa. Rencana PLN untuk mengadakan PLTU batubara hingga 2030 akan menghasikan  produksi FABA yang meningkat. PLN sendiri sudah mencoba mengutarakan keberatan-keberatan terkait izin landfill, izin pengelolaan dan lainnya yang membutuhkan waktu yang cukup lama ditambah lagi dengan tempat pemanfaatan yang terbatas. Saat ini sanksi hukum juga memberikan efek psikologis dalam pengelolaan FABA.

Related Regular News: