APBI Menyambut Baik Undang Undang Pertambangan Yang Baru

APBI Menyambut Baik UU Pertambangan Yang Baru

APBI mengapresiasi parlemen dan pemerintah yang akhirnya menyetujui disahkannya undang-undang pertambangan mineral dan batubara yang baru menggantikan UU No. 4 Tahun 2009 dalam Rapat Paripurna DPR 12 Mei 2020. Setelah proses panjang dan berliku, sejak DPR menetapkan UU revisi UU No. 4 Tahun 2009 dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014-2019, sektor industri pertambangan batubara dilanda ketidakpastian. Dengan disahkannya UU pertambangan yang baru maka akan tercipta kepastian hukum dan investasi jangka panjang bagi pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

UU pertambangan yang baru tersebut akhirnya dapat disahkan setelah melalui perjalanan panjang. Bahkan setelah UU No. 4 Tahun 2009 disahkan di Januari 2009, DPR-RI periode 2009-2014 memasukkan revisi UU No. 4 Tahun 2009 didalam Prolegnas. Kemudian dilanjutkan oleh DPR-RI periode 2014-2019 yang mana RUU pernah dibahas pemerintah di awal 2016 pada waktu Kementerian ESDM dibawah pimpinan Menteri ESDM Sudirman Said. Pada tahun 2014 keinginan merevisi UU No. 4 Tahun 2009 didasari kepentingan mendesak untuk menyesuaikan UU Minerba dengan UU Otonomi Daerah 2014 mengenai masalah kewenangan. Di dalam UU Otonomi Daerah kewenangan penerbitan izin untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ditangan pemerintah provinsi. Sedangkan di dalam UU Minerba kewenangan masih ditangan pemerintah kabupaten/kotamadya merujuk kepada UU Pemerintahan Daerah No. 22 Tahun 1999.

Pada pembahasan RUU di tahun 2016, DPR merencanakan amandemen UU Minerba secara terbatas khusus untuk pasal-pasal yang menyangkut kewenangan pemerintah daerah. Namun kemudian berkembang RUU dibahas secara menyeluruh karena banyak ketentuan yang dianggap perlu ditinjau dibahas kembali. Salah satunya adalah mengenai kepastian hukum bagi pemegang KK/PKP2B yang masa kontrak/perjanjiannya akan berakhir dan dikonversi menjadi IUP Khusus. Dalam kaitannya dengan sektor pertambangan batubara, terdapat 7 pemegang PKP2B generasi-1 yang masa perjanjiannya akan berakhir pada periode 2019-2024. Disisi lain pemerintah berpegang pada posisi bahwa PP No. 77 Tahun 2014 telah memberikan dasar hukum bagi pemerintah memperpanjang PKP2B dikonversi menjadi IUPK. Namun dinamika berkembang sehingga rencana amandemen ke-enam dari PP No. 23 Tahun 2010 berlarut-larut sehingga pemerintah akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan dasar hukum bagi perpanjangan KK/PKP2B di dalam revisi UU Minerba.

Dengan disahkannya UU pertambangan yang baru maka kita berharap dengan adanya jaminan kepastian hukum maka investasi pertambangan khususnya dari para “existing investors” baik pemegang KK, PKP2B, IUP, dan IUPK akan meningkat kedepannya. Selain itu, UU yang baru juga menetapkan syarat-syarat dan sanksi yang ketat bagi pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban reklamasi dan pascatambang. Dengan kata lain, UU yang baru juga menyeimbangkan antara kepentingan pelaku usaha serta kepentingan masyarakat yang berhak atas lingkungan yang sehat serta manfaat dari kegiatan pertambangan. Sedangkan negara juga akan mendapatkan bagian penerimaan negara yang lebih besar dari KK/PKP2B yang akan dikonversi menjadi IUPK.

Namun demikian, untuk mewujudkan semua itu perlu upaya keras dari berbagai pihak baik pemerintah, parlemen, pelaku usaha dan masyarakat dalam mengawal proses pembentuk peraturan pelaksanaan dari UU yang baru tersebut. Semoga UU yang baru membawa sektor pertambangan ke arah yang lebih baik dan dapat menjadi pendorong perekonomian di tengah situasi sulit akibat pandemi Covid-19.  

Related Regular News: