UU Minerba Resmi Disahkan

Setelah melalui proses yang cukup panjang, Rancangan Undang Undang Mineral Batubara yang merupakan revisi atas UU No, 4 Tahun 2009 akhirnya disahkan dalam rapat paripurna yang digelar DPR RI Selasa sore (12/5). RUU Minerba sendiri digagas sejak tahun 2016 dan menerima banyak masukan. Dalam UU yang baru disahkan tersebut terdapat 209 pasal. Diantaranya 83 pasal diubah, 52 pasal baru dan 18 pasal dihapus.

Berikut laporan rapat paripurna yang dipantau Sekretariat APBI-ICMA:

SIDANG PARIPURNA DPR RI – 12 Mei 2020

Laporan Komisi VII Hasil Pembahasan Perubahan UU Minerba

(Sugeng Suparwoto, Ketua Komisi VII – A373)

Mineral dan batubara sebagai kekayaan yang sifatnya tidak terbarukan namun manfaatnya menyangkut hajat orang banyak, maka pengelolaan minerba harus dilakukan oleh negara agar efisien, dapat berkelanjutan dan berkeadilan. Hal ini sejalan dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 2 dan 3. Dasar hukum dan pedoman penyelengaaraan kegiatan pertambangan tertuang pada UU No. 4/2009. Seiring berjalannya waktu UU tersebut masih perlu disingkronisasikan dengan aturan perundang-undangan terkait agar menjadi dasar hukum yg lebih efektif komprehensif.

RUU perubahan atas UU Minerba No. 4/2009 telah melalui proses penyusunan sejak 2015 menjadi program legislasi nasional dan prioritas.

Komisi VII DPR melanjutkan pembahasan dengan dilaksanakannya raker bersama pemerintah. RUU minerba ini telah di sinkronisasikan dengan RUU Cipta Kerja dan menghasilkan perubahan substansi utama yg menyangkut rencana pengelolaan mineral dan batubara, penyesuian nomenklatur perizinan, dan divestasi saham. Secara umum telah mempertimbangkan masukan seluruh stakeholder dan mengakomodir hasil harmonisasi dengan RUU Cipta kerja.

Substansi utama:

  1. Penambahan bab baru, yaitu: BAB 4A menyangkut rencana pengelolaan mineral dan batubara, BAB 11A surat ijin penambangan batuan.
  2. Perubahan batang tubuh RUU Minerba, terdapat rumusan baru, diantaranya:
  1. Penguasaan minerba diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui kebijakan pengaturan pengelolaan dan pengawasan. Pemerintah pusat mempunyai kewenangan menetapkan jumlah produksi penjualan serta harga mineral logam dan batubara.
  2. Disepakati wilayah pertambangan sbg bagian dari wilayah hukum pertambangan merupkan landasan bagi penetapan kegiatan usaha pertambangan.
  3. Ada jaminan dari pemerintah pusat dan Pemda utk tidak melakukan perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan terhadap WIUP, WPR yang telah ditetapkan serta menjamin tertibnya perizinan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.
  4. Luasan maksimal WPR diberikan 100 hektar dan cadangan logam dengan kedalaman maksimal 100 meter.
  5. Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat, yang terdiri atas IUP, IUPK, IPR, SIPB, IUJP. Terkait pemberian izin pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan kpd Gubernur. Kewenangan berdasarkan prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan eksternalitas dalam urusan pemerintahan, antara lain dalam pemberian IPR dan SIPB.
  6. Terkait bagian pemerintah daerah dari hasil kegiatan pertambangan mendapat bagian menjadi 1,5 % (sebelumnya 1%).
  7. Kewajiban menteri menyediakan data informasi pertambangan untuk menunjang kegiatan WP, mengembangkan ilmu pengetahuan & teknologi dan melakukan alih teknologi pertambangan. Pusat data dan informasi pertambangan wajib menyajikan informasi secara akurat, muktahir dan dapat diakses dengan cepat dan mudah oleh masyarakat.
  8. Kewajiban pemegang IUP/IUPK untuk menggunakan jalan pertambangan dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan. Jalan pertambangan tsb dapat dibangun sendiri / bekerjasama.
  9. Kewajiban bagi pemegang IUP/IUPK untuk mengalokasikan dana untuk PPM yg besaran minimumnya di tetapkan oleh menteri.
  10. Kewajiban pemegang IUP/IUPk yg sahamnya dimiliki asing untuk melakukan divestasi saham sebesar 51% secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemda, BUMN, BUMD dan/atau badan usaha swasta nasional.
  11. Kewajiban bagi pemegang IUP OP, IUP OPK utk menyediakan dana cadangan minerba yg dipergunakan untuk kegiatan penemuan cadangan baru.
  12. Kegiatan reklamasi dan pascatambang pemegang IUP/IUPK wajib dilakukan hingga mencapai 100% keberhasilan serta menempatkan dana jaminan reklamasi.
  13. Tanggung jawab pengelolaan saran prasarana serta operasional inspektur tambang dalam hal ini dibebankan kepada menteri.
  14. Kegiatan penambangan tanpa izin ketentuan pidana penjara paling lama 5 thn dan denda paling banyak 10 milyar. Bagi pemegang IUP/IUPK yg dengan sengaja menyampaikan laporan tidak benar/keterangan palsu di pidana maks. 5 thn dan denda maks. 100 milyar. Setiap pemegang IUP/IUPK/IPR/SIPB yang memindahtangankan IUP/IUPK/IPR, SIPB tanpa persetujuan Menteri akan di pidana maksimal 2 tahun dan denda maksimal 5 milyar. Setiap IUP/IUPK nya berakhir/dicabut dan tidak melaksanakan reklamasi pascatambang, penempatan dana jamrek di pidana maksimal 5 thn dan denda maksimal 10 milyar.  
  15. Pada saat UU ini berlaku:
  1. IUP, IUPK, IPR, IUP OP khusus pengangkutan penjualan, IUJP dinyatakan berlaku sampai berakhirnya izin.
  2. IUP, IUPK, IPR, IUP OP khusus pengangkutan penjualan, IUJP yg sudah ada sblm berlakunya UU ini wajib memenuhi ketentuan terkait perizinan berusaha sesuai ketentuan UU ini dalam jangka waktu 2 tahun sejak UU ini berlaku.
  3. Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP eksplorasi, IUP OP, IPR, IUP OP khusus pengangkutan penjualan dan IUJP yg telah diterbitkan Gubernur sebelumnya, sebelum berlakunya UU ini kepada Menteri dalam jangka waktu 2 thn sejak UU ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri.
  4. Ketentuan yang tercantum dalam IUP, IUPK, IPR sebagimana dimaksud pada huruf a harus diseuaikan dengan ketentuan UU ini dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun sejak UU  berlaku.
  5. IUP OP Khusus pengolahan dan pemurnian yang diterbitkan sebelum berlakunya UU ini disesuaikan menjadi perizinan usaha industri yang diterbitkan berdasarkan peraturan UU bidang perindustrian paling lambat 1 tahun sejak UU ini berlaku.

Secara keseluruhan konsep rancangan UU minerba setelah singkronisasi dan harmonisasi terdapat perubahan sbb: jumlah bab 28, jumlah pasal berubah 83, jumlah pasal tambahan 52 dan jumlah pasal dihapus 18. Total keseluruhan 209 pasal.

Kesimpulan pandangan mini fraksi:

PDI Perjuangan : setuju

Golkar : setuju

Gerinda : setuju

Nasdem : setuju

PKB : setuju

Demokrat : menolak

PKS : setuju dengan catatan utk diproses lebih lanjut

PAN : setuju

PPP : setuju

Laporan Menteri ESDM (Mewakili Presiden)

(oleh Arifin Tasrif)

Pengambilan keputusan terhadap perubahan RUU Minerba

Substansi pokok:

  1. Penyelesaian permasalahan antar sektor melalui kewenangan perizinan pengolahan dan pemurnian antar KESDM dan Kemenperin.
  2. Konsepsi wilayah hukum pertambangan dimana pendidikan dan penelitian pertambangan dilakukan diseluruh wilayah hukum indonesia.
  3. Penguatan kebijakan peningkatan nilai tambah salah satunya dengan pengaturan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral yg tersingkron dgn kebijakan pemerintah.
  4. Mendorong kegiatan eksplorasi yaitu melalui penugasan lembaga BUMN, BUMD, Swasta
  5. Perizinan baru dengan mekanisme sederhana.
  6. Pengaturan sanksi dan pidana bagi yg tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
  7. Jangka waktu perizinan utk IUP yg terintegrsai. Diberikan jangka waktu 30 thn dan perpanjangan 10 thn stlh memenuhi persyaratan.
  8. Penetapan wilayah pertambangan setelah dilakukan oleh Pemda/Pemerintah Provinsi serta penghapusan besaran luas maksimum pada wilayah izin usaha pertambangan/ IUP eksplorasi.
  9. Pengaturan status minerba dalam keadaan tertentu yg diperoleh tanpa ijin akan ditetapkan sbg barang sitaan/ barang milik negara.
  10. Penguatan peran BUMN.
  11. Kelanjutan operasi KK/PK2B mjd IUPK sbg kelanjutan operasi dgn mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.
  12. IPR menambah luas maksimal menjadi 100 hektar.
  13. Rencana pengolaan minerba nasional secara berkelanjutan.

Disepakati nomenklatur penyederhanaan birokrasi perzinan dilaksanakan secara elektornik/online dan terintegrasi. Pengaturan kebijakan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri serta konsisten dengan adanya pemegang IUP eksisting untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnia paling lambat tahun 2023. Pengaturan kebijakan divestasi saham akan tertuang pada peraturan pelaksana turunan UU, hal tersebut agar tidak menjadi hambatan investasi ke Indonesia dan mendukung ekonomi serta penyerapan lapangan kerja.

Saat ini masih terdapat lubang tambang yg belum terselesaikan dgn baik, sebagai upaya mengatasi hal tsb maka telah ditetapkan sanksi bagi yg mengabaikan reklamasi/pascatambang.

Diharapkan rancangan UU dapat menjawab permasalahan pengelolan pertambangan minerba, mengubah paradigma kegiatan usaha minerba yg selama ini masih dianggap berfokus pada penjualan raw material serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dan membreikan manfaat sebesar2nya untuk rakyat.

 

---000---

 

Related Regular News: