Dialog Antara IMA, APBI, dan ASPINDO Bersama Dirjen Minerba

Koordinasi DJMB dengan Perusahaan Tambang Sebagai Antisipasi Dampak Covid-19

Rapat koordinasi antara Direktorat Jenderal Minerba (DJMB) berlangsung secara online dengan mengundang 3 asosiasi yakni APBI, IMA dan ASPINDO. Dirjen Minerba, Bambang Gatot Ariyono memimpin langsung rapat melalui aplikasi zoom pada Kamis (09/04). Rapat ini dilangsungkan untuk mengetahui langsung kondisi terakhir dari perusahaan batubara maupun mineral akibat dampak dari penyebaran wabah Covid-19. IMA bertindak sebagai host dalam acara pertemuan melalui video conference kali ini.

Menurut Bambang Gatot, untuk sektor batubara di kuartal I tingkat produksi masih bagus namun pada kuartal II diprediksi akan mengalami penurunan dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Sinyal menurunnya demand sudah mulai terasa terutama di pekan terakhir Maret hingga saat ini.

DJMB saat ini sudah menyiapkan beberapa usulan yang akan dibawa ke rapat koordinasi dengan Kementerian terkait. Ada beberapa usulan yang akan diajukan untuk mengantisipasi kondisi saat ini dan dampak ekonomi ke perusahaan.

Usulan terkait Insentif sektor pertambangan untuk menjaga cashflow perusahaan tetap berjalan diantaranya adalah pengurangan PPh badan sesuai dengan Pasal 5 dan 6 Perpu No.1 Tahun 2020 sebesar 3% dan 5%, sehingga:

  • IUP, IUPK, PKP2B (G I, G II dan sebagian G III), Kontrak Karya, Usaha Jasa: 22% untuk tahun 2020 s/d 2021, 20% mulai tahun 2022
  • PKP2B gen I: 42% untuk tahun 2020 s/d 2021, 40% mulai tahun 2022
  • Sebagian PKP2B gen III: 27% untuk tahun 2020/sd 2021, 25% mulai tahun 2022

Menyoal perpajakan, Insentif dari PMK 23/2020 juga didapat oleh sektor pertambangan termasuk pembebasan PPh Impor, pembebasan pungutan PPh 22, penghapusan PPN untuk produk tertentu serta pengurangan PPh 21 untuk karyawan dengan penghasilan tahunan Rp.200juta kebawah. Tidak hanya itu DJMB juga mengusulkan agar transaksi penjualan dapat dilakukan dengan menggunakan mata uang asing.

Terkait kewajiban penggunaan kapal nasional yang rencananya akan berlaku tanggal 1 Mei 2020 sebagai amanat dari Permendag 82/2017, DJMB mengajukan usulan agar aturan ini ditunda sementara atau bahkan dicabut. Sujatmiko, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara menambahkan bahwa konsep untuk pembatalan Permendag 82/2017 ini sudah ada ditangan Menteri Perdagangan. Ia meminta agar perusahaan tetap menunggu agar informasi terkait kewajiban penggunaan kapal nasional ini nantinya tidak menghambat kegiatan ekspor.

Ketua Umum APBI Pandu Sjahrir yang ikut serta dalam pertemuan online ini meminta agar Permendag 82/2017 sebaiknya dicabut. Hal ini mempengaruhi beberapa kontrak yang tertunda dari para buyer terkait aturan tersebut. Dalam kesempatan itu, Pandu juga menjelaskan bahwa saat ini perusahaan tambang anggota APBI sebagian besar masih melakukan kegiatan normal di tambang dan menerapkan sistem work from home (WFH). Protokol pencegahan penyebaran Covid-19 sudah dilakukan oleh masing masing anggota perusahaan.

Pandu menambahkan akibat Covid-19 ini memang ada penurunan demand dari Tiongkok, shipment diminta ditunda untuk ekspor ke India dan Filipina juga menunda membeli batubara sementara ini.

Terkait demand, salah satu penasehat APBI Bob Kamandanu juga menanyakan terkait meningkatnhya penumpukan batubara (stockpiling) karena demand yang berkurang.

Adapula usulan untuk penundaan pembayaran PNBP. Namun atas usulan ini, Bambang Gatot berkomentar bahwa penundaan PNBP justru bisa menjadi beban untuk perusahaan nantinya. Ia meminta penundaan PNBP harus dievaluasi terlebih dahulu untuk tahun ini, khususnya setelah triwulan ke-2, termasuk apakah kondisinya lebih parah dari tahun 2014. Ia menambahkan e-PNBP saat ini masih tertunggak sekitar Rp.5 triliun.

Revisi RKAB terkait batubara, Bambang mengusulkan apakah perusahaan berani untuk menurunkan RKAB yang nantinya akan terjadi koreksi pada penurunan nasional. Ia meminta agar perusahaan memikirkan kembali terkait revisi RKAB jika terjadi penurunan.

Dari sisi para pengusaha berpendapat namun dikhawatirkan kondisi ini tidak akan berpengaruh melihat pada beberapa negara yang tetap sesuai dengan rencana produksi nasional mereka. Revisi RKAB sendiri sebaiknya dilakukan di kuartal II dengan melihat kondisi di Australia dan China.

Sementara usulan terkait penundaan DMO yang ditanyakan oleh Yanti Sinaga (KPC/Arutmin), menurut Bambang Gatot akan dipertimbangkan melihat produksi. Terlebih jika untuk kebutuhan nasional dan harus berkoordinasi dengan PLN. Namun untuk kalori menengah kebawah yang tidak masuk dalam kategori PLN akan dipertimbangkan.

 

PSBB Di Pertambangan

Bambang Gatot juga menegaskan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ada saat ini berlaku hanya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Namun masukan dari peserta rapat jika ada Pemerintah Daerah lainnya yang nantinya akan melakukan PSBB maka pihak DJMB diminta agar dapat memberikan dispensasi pada kegiatan tambang dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan.

Dengan adanya diskusi dan insentif yang akan diajukan dalam rapat koordinasi dengan pemerintah, lebih lanjut DJMB berharap agar perusahaan dapat bertahan dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja.

Sri Rahardjo Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba menambahkan agar setiap perusahaan tambang juga berkomunikasi intensif dalam penanganan Covid-19 terutama jika ada PDP maupun upaya penanganan lainnya.

Rapat koordinasi ini sendiri diharapkan dapat berlangsung rutin satu bulan sekali atau bahkan lebih cepat dengan melihat kondisi saat ini.

Related Regular News: