Ini Alasan Pebisnis Batubara Memprotes Aturan Wajib Menggunakan Kapal Nasional

Sumber : https://insight.kontan.co.id/news/ini-alasan-pebisnis-batubara-memprotes-aturan-wajib-menggunakan-kapal-nasional?page=1

 

Pebisnis batubara mencemaskan ketersediaan kapal dalam negeri. Mereka pun keberatan terhadap pemberlakuan aturan yang mewajibkan penggunaan angkutan laut nasional untuk kegiatan ekspor batubara.

Aturan wajib kapal nasional itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 80/2018. Merujuk beleid tersebut, mulai 1 Mei 2020 ekspor batubara wajib menggunakan kapal nasional.

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mencemaskan kesanggupan armada kapal nasional melayani kegiatan ekspor mereka. Berdasarkan data APBI, rata-rata produksi batubara termal periode 2018-2019 mencapai 50 juta ton per bulan. Dari total produksi itu, sekitar 11 juta-12 juta ton  per bulan digunakan untuk konsumsi domestik. Lalu, sekitar 35 juta-38 juta ton per bulan untuk pasar ekspor.

Produksi tersebut diperkirakan tidak banyak berubah di tahun ini. Sementara volume konsumsi domestik diproyesikan naik 10%-15% di 2020 ini. Selebihnya untuk mengisi pasar ekspor.

Masalahnya, jumlah armada kapal curah Indonesia secara keseluruhan (non-semen) yang berusia di bawah 20 tahun, hanya ada 69 kapal dengan tonase bobot mati (DWT). Kapasitas angkutnya pun hanya sekitar 3,5 juta metrik ton, atau sepersepuluh dari rerata volume ekspor batubara.

Ketimpangan kapasitas angkut itu semakin besar karena sebagian dari kapal-kapal tersebut sudah berkomitmen untuk melayani pengangkutan lain, seperti smelter domestik dan PT PLN (Persero).

Sekretaris Perusahaan PT Bukit Asam Tbk Hadis Surya Palapa mengatakan, seluruh pengiriman ekspor batubara PTBA menggunakan skema free on board (FoB).

Artinya, importir atau pembeli yang wajib mengusahakan pengangkutan. "Ekspor batubara PTBA masih diangkut oleh kapal asing atau yang disediakan oleh perusahaan asing," sebut dia kepada KONTAN, Jumat (21/2)

Menurut Hadis, porsi ekspor batubara PTBA sekitar 35% dari total penjualan. Jika tidak ada kapal yang mengangkut, maka PTBA terancam kehilangan penjualan ekspor dengan besaran sejumlah itu. "Tentu akan berpengaruh pada ekspor kami, maksimal 35% volume penjualan," ungkapnya.

Meski demikian, Kementerian Perdagangan (Kemdag) bergeming. Sekretaris Jenderal Kemdag Oke Nurwan menegaskan, hingga saat ini kebijakan tersebut belum berubah. "Tinggal memastikan implementasi Permendag tersebut," katanya kepada KONTAN, Jum'at (21/2).

Menurut Oke, pemerintah telah memberikan waktu yang cukup bagi stakeholders terkait untuk melakukan persiapan. Sebab, implementasi wajib kapal nasional ini sempat ditunda hingga mundur menjadi 1 Mei 2020.

Oke berpandangan, pelaku usaha masih bisa menggunakan kapal milik perusahaan asing yang memiliki perwakilan di Indonesia. "Aktivitas ekspor batubara Indonesia diharapkan tidak akan terhambat," tukasnya.

Atas polemik ini, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengaku, sudah berkoordinasi dan berkirim surat ke Kemdag. Arifin tidak membeberkan isi surat yang dikirim.

Yang jelas, Kementerian ESDM meminta supaya masih ada fleksibilitas penggunaan angkutan laut agar aktivitas ekspor batubara tidak terganggu. "Kami sudah kirim surat, supaya ada fleksibilitas," ujar dia, kemarin.

Dengan masih adanya fleksibilitas dalam penggunaan angkutan laut, Arifin berharap, tidak ada gangguan atau pun keterlambatan dalam pengapalan (shipment) ekspor batubara. "Kalau kapalnya ada di Indonesia bagaimana caranya mengatasi supaya pengangkutan (ekspor) tidak terlambat," sebutnya.

Persatuan Pelayaran Niaga Nasional atau Indonesian National Shipowners Association (INSA) pun buka suara. Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengklaim, sejak terbitnya Permendag No. 82/2017, INSA sudah melakukan koordinasi dengan anggota dan stakeholder yang terkait langsung kebijakan ini.

"INSA memberikan kesempatan terhadap semua anggota untuk bisa berpartisipasi dalam pengangkutan ekspor batubara dan minyak sawit," ungkapnya.

Sayang, Carmelita tak membeberkan dengan jelas terkait ketersediaan dan kesiapan kapal nasional untuk melayani angkutan ekspor batubara dan CPO.

Related Regular News: