Bukan Daerah Tambang, Banjarmasin dan Banjarbaru Juga Kecipratan Hasil Batubara, Segini Jumlahnya

Sumber : https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/02/17/bukan-daerah-tambang-banjarmasin-dan-banjarbaru-juga-kecipratan-hasil-batubara-segini-jumlahnya

 

Daerah penghasil tambang, semisal Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Tabalong, Kandangan, Tanahbumbu, Balangan dan Kotabaru tentunya sudah dipastikan mendapat dana bagi hasil kekayaan alam terkhusus mineral dan batubara.

Tetapi, siapa sangka sejauh daerah bukan penghasil batubara turut kecipratan hasil dana bagi hasil batubara.

Seperti Hulusungai Utara (HSU), Hulu sungai Tengah (HST), Barito Kuala (Batola), Kota Banjarbaru, dan Kota Banjarmasin.

Dalam satu tahunnya, contoh saja Banjarmasin mendapatkan dana bagi hasil. Di tahun 2019 kemarin mendapat Rp 200 miliar.

 

"Ya, memang tahun 2019, Pemko Banjarmasin mendapatkan alokasi bagi hasil minerba kurang lebih Rp 200 miliar. Memang yang disalurkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih di bawah dari target alokasi. Namun kami bersyukur mendapatkan manfaat dari batu bara meskipun Banjarmasin tidak mempunyai cadangan batu bara," ujar Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Banjarmasin, Subhan Nor Yaumil, Senin (17/2/2020).

Lantas, seperti apa dana bagi hasil sektor mineral dan batubara (Minerba) untuk Pemprov Kalsel?

Berdasarkan identifikasi dan rekonsiliasi oleh pemerintah pusat pada 5 Februari 2020 tadi, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA) minerba sebesar Rp5.329.755.703.885.

Angka tersebut merupakan bagi hasil tahun 2019 yang akan disalurkan pada tahun 2020 secara berkala.

Jumlah itu terdiri dari royalti dan iuran tetap (landrent). PNBP royalti Rp5.299.345.139.545, dan iuran tetap Rp30.410.564.340.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel, Isharwanto, melalui Kabid Minerba, A. Gunawan Harjito, masih bersyukur karena sektor Sumber Daya Alam di Kalsel tetap berkontribusi bagi pembangunan daerah.

 

Dibeberkan Gunawan Harjito, jumlah keseluruhan yang dibagikan pemerintah pusat itu tidak semuanya untuk Pemprov Kalsel, namun juga dibagi untuk kabupaten atau daerah penghasil tambang dan kabupaten nonpenghasil tambang, bahkan ke daerah non penghasil batubara.

Hal ini didasarkan pada peraturan menteri keuangan (PMK) dan peraturan pemerintah (PP).

"Begini, dari 100 persen royalti dan iuran tetap dibagi dua dulu, yaitu pemerintah pusat sebesar 20 persen dan Kalsel dapat 80 persen. Nah, dari 80 persen tersebut dibagi kembali, dengan rincian 16 persen untuk pemerintah provinsi dan 64 persen pemerintah kabupaten dan kota. Sisa 64 persen dari pembagian akan dipecah kembali dengan rincian 32 persen untuk masing-masing kabupaten atau daerah penghasil dan 32 persen untuk seluruh kabupaten/kota nonpenghasil. Jumlah bagian pembanyaknya pun tetap ke daerah penghasil nantinya," urai Gunawan Harjito.

Jumlahnya 32 persen dibagi untuk semua daerah nonpenghasil, sedangkan daerah penghasil masing-masing mendapatkan pembagian 32 persen. Dimana daerah non penghail seperti Hulusungai Utara (HSU), Hulu sungai Tengah (HST), Barito Kuala (Batola), Kota Banjarbaru, dan Kota Banjarmasin juga menikmati hasil pembagian PNBP.

Gunawan Harjito menyebut skema dari pemerintah pusat tetap menyertakan bagi hasil untuk daerah nonpenghasil minerba, dengan demikian maka semua daerah mendapatkan manfaat dari keberadaan minerba meskipun lokasnya tidak di daerah tersebut.

Adapun perhitungan besaran royalti bagi pemegang izin usah pertambangan (IUP) - - bukan PKP2B--didasarkan atas kalori.

Rinciannya sebagai berikut, kalori di atas 6.100 royalti yang dibayarkan 7 persen, kalori antara 5.100--6.099 yang dibayarkan 5 persen, dan kalorinya di bawah 5.100 royalti yang disetor sebesar 3 persen.

 

"Perhitungan untuk pemegang perjanjian karya pertambangan batu bara (PKP2B) yang dibayarkan sebesar 13,5 persen. Dari 13,5 persen itu yang dibagi pemerintah pusat ke daerah dihitung berdasarkan kalori," urainya.

Berdasarkan realisasi bagi hasil bukan pajak (BHBP) Pemprov Kalsel dari minerba untuk tahun 2019 sudah ditransfer sebesar Rp706.771.810.934 dari alokasi target Rp931.261.748.000 atau sebesar 84 persen.

Pada tahun ini berdasarkan perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2019 data riil bagi hasil yang masuk ke kas Pemprov Kalsel Rp686.051.541.000 dan sudah ditransfer sebesar Rp137.210.308.200 atau 20 persen.

Related Regular News: