APBI Mengadakan Rapat Membahas Isu Regulasi & Peluang Pasar Ekspor

Rapat diinisiasi oleh Sekretariat dan Komite Marketing & Logistik untuk membahas isu/regulasi yang berdampak pada industri pertambangan batubara dan peluang ekspor batubara di negara-negara tujuan ekspor batubara Indonesia. Rapat dipimpin oleh Direktur Eksekutif Hendra Sinadia, didampingi perwakilan dari Komite Marketing & Logistik (Nyoman Oka dan Tulus Situmeang). Agenda yang dibahas antara lain adalah update Pelaksanaan Permendag No 82/2017 dan Pelaksanaan DMO 2020 pasca diterbitkannya KepMen ESDM No 261 K/30/MEM/2019 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Tahun 2020 yang berlaku sejak 1 Januari 2020.

Pada kesempatan tersebut juga Hendra Sinadia menyampaikan peluang Kerjasama Indonesia - India di sektor pertambangan batubara dimana APBI telah bertemu dengan Dubes RI untuk India membahas peran asosiasi (APBI) dalam mendorong perdagangan batubara kedua negara. APBI juga akan diundang dalam acara FGD Peluang Kerjasama Batubara yang diadakan oleh KBRI India tanggal 14 Januari 2020 di Jakarta. Selain itu, APBI juga berkoordinasi dengan KADIN Indonesia Komite India mengenai peluang kerjasama dengan beberapa perusahaan dan buyer di India dimana di November 2019 yang lalu sempat dibahas rencana kunjungan (visit) dari perusahaan-perusahana Indonesia ke India.

Selain peluang kerjasama dengan India, Rapat APBI juga membahas peluang kerjasama ekspor batubara ke Tiongkok (China).  Dalam acara tersbut Jason Ping selaku representative dari Hainan International Energy Exchange menyampaikan mengenai Impor Batubara Tiongkok dan Peluang bagi Eksportir Batubara Indonesia. Menurut Jason, impor batubara Tiongkok diperkirakan tetap menguat di 2020. Sedangkan untu praktik perdagangan batubara di Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir ini peran trader sudah semakin berkurang. Pemerintah Tiongkok secara bertahap membatasi peran trader dan mendorong para pengguna akhir (end-user) dalam hal ini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) untuk membeli langsung dari eksportir tanpa melalui trader, namun dapat difasilitasi oleh pihak perantara (intermediary). Dalam konteks ini HIEE sebagai sebuah lembaga profit yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Hainan mendapatkan mandat dari beberapa power plant seperti Huaneng Group, Datang Group, Huadian Group, dll.

Komite marketing juga menyampaikan update mengenai rapat-rapat yang akan mendatang, kesepakatan antara shipper dan buyer, dalam rapat tersebut intinya APBI meminta masukan pada anggota, agar apabila dalam perusahaannya ada buyer-buyer yang sudah mulai concern mengenai kebijakan ini, dan mohon bersama sama menyampaikannya secara langsung pada pihak pemerintah.

Usulan-usulan yang disampaikan dalam rapat antara lain :

  1. Inisiatif untuk melakukan roadshow ke beberapa Dinas Pertambangan Energi seperti antara lain Distamben Kaltim, Kalsel, Sumsel dalam menyampaikan isu tersebut dan mengharapkan masukan dari para Distamben ke pemerintah terkait rencana pelaksanaan kewajiban penggunaan kapal nasional bagi eksportir batubara
  2. Surat resmi ke Kemendag untuk rekap data Laporan Surveyor (LS) sebagai basis data resmi.
  3. Surat ke Anggota untuk mendapatkan masukan

       4. Usulan dari beberapa anggota yang hadir adalah mengenai ketentuan dari IMO (International Maritime Organization) tentang kewajiban penggunaan bahan                     bakar sulfur 0,5% yang akan berlaku pada 1 Januari 2020, dimana sekarang masih 3,5% lalu juga untuk melakukan peraturan bertahap berdasarkan zonasi atau             negara-negara tertentu, mengadakan masa transisi dan tidak membebankan ini ke FOB contract tapi misalnya CNF contract saja. Intinya kalau peraturan ini                   terlaksana, tetap harus lebih melindungi/mengutamakan core bisnis  batubara .

 

 

 

Related Regular News: