Rapat Usulan Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) 2020

Direktorat Jenderal Minerba mengadakan rapat terkait rencana denda yang diterapkan terkait DMO untuk kebutuhan listrik dalam negeri. Dalam penyampaian ya (6/11) di Sentul, Cecep Mochamad Yasin sebagai Kasubdit Perencanaan Produksi  dan Pemanfaatan Minerba menyampaikan bahwa kemungkinan harga jual batubara untuk PLN berdasarkan Kepmen ESDN No. 1395/2018 akan tetap berlanjut dan Cecep menyampaikan sejumlah opsi jika perusahaan tidak memenuhi kuota DMO sebesar 25%.

Opsi ini digulirkan berdasar kondisi yang ada. Adapun usulan perbaikan yang ditawarkan oleh minerba ialah :

  1. Persentase sebesar 25% dari rencana produksi yang disetujui;
  2. Adanya penambahan daftar perusahaan yang sudah berkontrak dengan PLN (volume dan kalori batubaranya) dan penambahan sanksi berupa pengurangan produksi tahun berikutnya bagi yang melanggar kontrak tersebut;
  3. Pengenaan sanksi administrative bagi perusahaan yang tidak bisa memenuhi kewajiban DMO dengan tarif bervariasi sesuai kualitas batubaranya;
  4. Pembayaran denda disetor ke Bank Pemerintah atas nama Direktur Jenderal Mineral dan Batubara qq Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau melalui akun BLU agar bisa digunakan untuk pemberian insentif;
  5. Pemberian insentif bagi perusahaan yang memiliki kelebihan kewajiban terhadap PLN denga tarif yang bervariasi sesuai kualitas batubaranya

Sanksi sendiri dibagi antara perusahaan yang tidak bisa memasok batubara untuk DMO dan untuk perusahaan berkontrak dengan PLN apabila kurang dari jumlah volume yang disepakati dan apabila membatalkan kontraknya.

Sementara untuk yang tidak mensupply batubara untuk DMO atau yang tidak memenuhi kuota DMO akan melakukan transfer kuota atau dikenai denda sebesar $2/ton untuk kalori <4000 Gar, $2,5/ton untuk kalori ≥ 4200 – 5000 Gar, dan $3/ton untuk kalori 5000 Gar. Denda tersebut akan disetor ke DJMB. Sebagai usulan denda tersebut diberikan sebagai insentif bagi perusahaan yang memenuhi kuota DMO. Selain itu bagi perusahaan yang sudah berkontrak dengan PLN dan membatalkan kontrak maka dikenakan sanksi tambahan berupa pengurangan produksi tahun berikutnya sejumlah pembatalan tersebut

Adapun reward atau pemberian insentif terhadap sejumlah volume kelebihan DMO untuk PLN (>25%). Besaran insentif yang diberikan ialah sebesar $2/ton untuk kalori <4000 Gar, $2,5/ton untuk kalori ≥ 4200 – 5000 Gar, dan $3/ton untuk kalori 5000 Gar.

Namun hal-hal tersebut masih bersifat usulan. DJMB meminta masukan dari APBI terkait usulan usulan yang ada.

Selain penerapan denda, penerapan kuota DMO nantinya akan dibagi menjadi 2 semester. Ini artinya setiap perusahaan wajib memenuh kebutuhan 12,5% pada semester pertama. Ada pula usulan jika tidak memenuhi kebutuhan semester I maka denda langsung dikenakan. Kuota produksi tidak bisa digabungkan per-tahun. 

Related Regular News: