Pembangunan Berkelanjutan di Kawasan ASEAN & Pengaruhnya untuk Dunia

Sebagai bentuk tanggung jawab Sosial, program Community Social Development (CSR) berperan penting dalam kesinambungan perusahaan tambang dengan masyarakat sekitar. Dalam acara ASEAN Workshop on CSR yang digelar di Balikpapan 1-2 Oktober, para wakil dari ASEAN memaparkan bagaimana program CSR diterapkan di negara-negara anggota ASEAN terutama di perusahaan tambang. Workshop ini sendiri baru diadakan pertama kali dan Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah.

Berbagi pengalaman tentang penerapan CSR di masing-masing negara ASEAN menjadi agenda utama. Wakil dari Filipina, Katherine Velasquez memaparkan bagaimana perusahaan tambang di negaranya berpartisipasi dalam transparansi pengolalaan dana CSR. Department Energy Philippines of Philipines sendiri mendorong perusahaan tambang untuk transparan dengan memaparkan kegiatan mereka melalu Lembaga EITI dinegaranya. Persentase perusahaan yang melaporkan dana CSR pada pemerintahpun cukup besar.

Namun yang.perlu digarisbawahi program CSR yang diterapkan di Filipina masih bersifat voluntary atau inisiatif. Tidak ada ketentuan atau kewajiban khusus dari pemenintah setempat yang mewajibkan perusahaan berkontribusi dalam kegiatan CSR. Perusahaan akan lebih baik performanya di mata masyarakat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) jika melaporkan secara transparan dana yang dikeluarkan termasuk untuk kegiatan CSR.

Senada dengan Filipina, wakil dari Malaysia yang juga hadir juga memaparkan bahwa di Malaysia tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan CSR yang diatur oleh negara. Namun perusahaan termasuk perusahaan tambang yang ada tetap bertanggung jawab dengan program program ke masyarakat.

Penerapan Regulasi

ASEAN Workshop on CSR juga dihadiri Direktur Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono. Ia mengingatkan pentingnya setiap perusahaan tambang untuk melaksanakan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat. Regulasi yang sudah ada dibuat agar pasca tambang nantinya masyarakat akan mandiri.

Di Indonesia peraturan yang ada sudah memperinci tanggungjawab perusahaan ke masyarakat. Melalui UU Minerba hingga aturan yang diterapkan dalam Permen 1806/2018 & Permen 1827/2018.

Penerapan tanggung jawab sosial selayaknya dijalankan sesuai Sustainable Development Goals (SDG) yang diterapkan PBB. Hanya saja negara juga mempunyai hak untuk mengatur prioritas berdasarkan kebutuhan yang ada. Hal ini disampaikan Dewi Fitriasari selaku Direktur ICSP ( Institute of Certified Sustainably Practitioners).

Menerapkan pembangunan sosial bisa diterapkan dengan instrumen pendukung sebagai tolak ukur. Salah satunya adalah dengan ISO 26000. Hans Kroder selaku Vice Chair & Director ISO 26000 yang hadir dalam diskusi juga menyampaikan instrumen yang ada adalah acuan agar perusahaan sebagai stakeholder dapat menerapkan CSR tepat sasaran. Harus digarisbawahi bahwa penting bagi perusahaan untuk memaksimalkan pengeluaran demi pembangunan berkelanjutan.

Anggota APBI-ICMA yang turut berpartisipasi dalam acara ini yakni Kaltim PT. Prima Coal, PT Bukit Asam dan PT Mahakam Sumber Jaya turut memaparkan program program yang sudah dijalankan. 3 perusahaan tersebut juga meraih penghargaan dalam bidang CSR selama 3 tahun terakhir.

Program yang sudah dilakukan para anggota pun menyeluruh ke beragam aspek. Tidak hanya pendidikan, ataupun kemandirian ekonomi masyarakat. Adapula penyediaan air bersih hingga kepedulian terhadap pelestarian orangutan.

Beda CSR Beda Comdev

Dari diskusi yang ada muncul pertanyaan tentang perbedaan antara CSR dengan Community Development. Di sektor pertambangan Indonesia secara spesifik tanggung jawab sosial diatur dalam Program Pengembangan Masyarakat.

Ini tentunya menjadikan CSR dan PPM menjadi dua hal yang berbeda. Dari paparan Dewi Fitriasari-ICSP mengungkapkan perbedaannya memang sangat tipis. Namun CSR lebih menitikberatkan pada organisasi sementara Commdev atau PPM harus difokuskan kepada ekonomi kemasyarakatan.

Dari diskusi yang ada, sudah saatnya dalam kawasan regional ASEAN perlu dibuat benchmark bersama agar pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh pelaku usaha tepat sasaran. Dengan adanya standarisasi regional diharapkan akan membawa pengaruh besar untuk dunia.

 

 

 

 

 

 

Related Regular News: