Gubernur Kaltara Minta Penambahan Kuota Produksi Batubara Sebesar 13 Juta Ton ke Kementrian ESDM

Sumber : https://kaltim.tribunnews.com/2019/09/08/gubernur-kaltara-minta-penambahan-kuota-produksi-batubara-sebesar-13-juta-ton-ke-kementrian-esdm

TRIBUNKALTIM.CO, 8 September 2019 memberitakan bahwa  Provinsi Kalimantan Utara mengusulkan penambahan kuota produksi batubara sebanyak 13 juta ton lebih di sisa tahun 2019 ini kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie  mengungkapkan, surat usulan penambahan kuota produksi batubara tersebut telah disampaikan dan telah dibahas Kementerian ESDM pada tanggal 23 Agustus di Yogyakarta.

Usulan penambahan kuota produksi batubara ini menyusul adanya permintaan kuota tambahan dari perusahaan batubara di daerah ini.

Kuota batu bara sebanyak 6,25 juta ton bagi Kalimantan Utara hingga semester I kemarin sudah terealisasi sebanyak 5,5 juta ton.

"Kita mengusulkan karena ada permintaan.

Kalau dengan kuota 6,2 juta ton saja perusahaan merasa cukup, tentu cukup segitu saja," tuturnya, Minggu (8/9/2019).

Walau demikian, Dirjen Minerba Kementerian ESDM sebutnya masih mengkaji usulan tersebut baik dari segi sinkronisasi data capaian realisasi antara Dirjen Minerba dengan data instansi teknis di Pemprov.

"Masalah harga batu bara, kondisi cadangan, K3, lingkungan hidup, dan pemenuhan kewajiban perusahaan juga jadi pertimbangan Dirjen Minerba," sebutnya.

Irianto Lambrie mengungkapkan, usulan penambahan kuota sampai 13 juta ton tersebut berdasarkan pengalaman 2 tahun lalu.

Di mana Kalimantan Utara mampu merealisasikan jumlah kuota yang sama.

"Itu fakta, sejarah produksi membuktikan itu 2 tahun yang lalu.

Kecuali tahun 2016 tidak bisa dijadikan patokan karena harga anjlok.

Alat mampu, tetapi harga tidak support waktu itu," ujarnya.

Dan menurunnya kuota batubara sekarang ini dikhawatrkan berimplikasi banyak pada kegiatan dan keadaan ekonomi Kalimantan Utara.

Sebab sektor pertambangan khususnya batu bara adalah tumpuan utama pertumbuhan ekonomi provinsi ini.

Irianto mengkhawatirkan, beberapa perusahaan bisa jadi berhenti sementara beroperasi, yang berimplikasi pada pendapatan karyawan.

"Pengurangan kuota juga akan mempengaruhi komitmen perusahaan terhadap buyer di luar negeri," ujarnya.

“Kalau di provinsi lain, selain batubara, perokonomiannya ditopang dengan baik sektor lain.Kalau di kita ini kan batubara sebagai penopang dominan untuk penghasilan masyarakat," tambahnya.

Selain mengusulkan tambahan kuota produksi sebesar 13 juta ton tahun ini, Kalimantan Utara juga mengusulkan kuota tahun 2020 sebesar 15,25 juta ton. 

 

Permintaan Batubara Menurun

Pertengahan triwulan III 2019 ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalimantan Timur (Kaltim) optimis ekonomi Kaltim dalam kondisi stabil.

Meskipun, BI mencatat adanya penurunan permintaan eksternal untuk komoditas batubara. Terutama, permintaan dari pemerintah Tiongkok.

"Kami memperkirakan ekonomi Kaltim tetap tumbuh positif. Namun, lebih rendah dibandingkan triwulan II tahun 2019," ujarnya Kepala Perwakilan BI Kaltim, Tutuk SH Cahyono.

Hal ini diungkapkan saat menggelar konferensi pers di hadapan awak media, pada Selasa (3/9/2019), pukul 14.00 WITA, di Kantor BI Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda.

"Melambatnya ekonomi Kaltim, bersumber dari permintaan eksternal untuk komoditas batubara yang mulai menurun.

Pemerintah Tiongkok mulai menerapkan restriksi impor per Juli 2019 untuk menjaga target impor batubara sesuai target di akhir tahun 2019," lanjutnya menjelaskan.


Bank Indonesia Luncurkan QRIS, Satu QR Code untuk Semua Pembayaran

Langkah Tiongkok melakukan hal ini, dijelaskan Tutuk, untuk mendukung penjualan batubara domestik Tiongkok yang mulai kehilangan kompetitifnya karena harga batubara Tiongkok di pasar internasional yang terus turun.

Meski demikian, dituturkan Tutuk, Kaltim tidak perlu khawatir. Sebab, lapangan usaha konstruksi akan kembali meningkat.

"Meskipun dari sektor batubara melamban. Tapi, lapangan usaha konstruksi diperkirakan kembali meningkat untuk mengejar target penyelesaian pembangunan proyek-proyek pemerintah di akhir tahun 2019.

Agustus lalu, Kaltim tercatat mengalami deflasi sebesar -0,19 persen atau turun dibandingkan sebelumnya yang mengalami inflasi 0,30 persen," tuturnya.

Pada sisi lain pula, Tutuk menjelaskan, BI Kaltim juga mencanangkan adanya upaya peningkatakan ekonomi masyarakat.

Seperti, dibeberkan olehnya, BI mencanangkan penanaman cabai oleh masyarakat Kaltim. Hal ini dikarenakan, harga cabai yang sempat meroket beberapa waktu lalu.

"Berbicara inflasi. Penyebab inflasi terbesar itu dihasilkan dari sektor pangan. Kita harus mesti menggeser kebutuhan kita akan produksi batubara kepada komoditas kelompok makanan.

Di mana, melihat persoalan terakhir kita mengalami adanya kenaikan harga cabai mencapai 100 persen. Dan kita harus menyelesaikan persoalan itu," tandasnya.


Tutuk menyadari, sebagian besar kebutuhan pangan di Kaltim berasal dari luar Kaltim.

Namun, mengupayakan terlepasnya ketergantungan masyarakat Kaltim dengan pasokan dari luar kaltim, Tutuk menjelaskan, pemerintah juga dapat mengupayakan setiap komoditas makanan yang berpotensi meningkatkan inflasi bisa disediakan oleh petani di Kaltim.

"Seperti halnya bawang putih. Hampir seluruh kebutuhan bawang putih di Kaltim ini disediakan oleh pihak dari luar Kaltim.

Bahkan, dari luar negri. Nah, kalau bawang putih ini bisa ditanam di Kaltim maka akan lebih baik.

Ya sama dengan cabai tadi. Sehingga, kalau harga nasional cabai dan bawang putih naik maka Kaltim tidak akan terpengaruh," bebernya.



 

 

Related Regular News: