FGD KEIN: PERMASALAHAN PKP2B (28 Agustus 2019)

Dalam upaya penyelesaian isu tentang pengakhiran Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), dibentuk Focus Group Discussion (FGD) oleh Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) pada Rabu, 28 Agustus 2019, di The Hermitage, Menteng, Jakarta Pusat.

Narasumber yang hadir antara lain Pakar Hukum Pertambangan, Dr. Ahmad Redi, Pakar Kontrak Pertambangan dan Arbitrase, Prof. Dr. Huala Adolf, beberapa perusahaan PKP2B, antara lain PT. Bukit Asam, Inalum, Kaltim Prima Coal, Adaro. APBI dan PERHAPI juga hadir sebagai wakil dari asosiasi pada pagi itu.

Pimpinan acara, Zulnahar Usman selaku Ketua Pokja ESDM KEIN, memberikan arahan mengenai polemik status sejumlah perusahaan pemegang PKP2B yang terus berlanjut.

 “Rezim kontrak yang ada (sekarang) tidak sesuai dengan UU dan tidak seharusnya kontrak di                 otak-atik oleh negara ditengah jalan, karena itu sudah sesuai putusan MK,” ujar Ahmad Redi.

Ia menambahkan bahwa perusahaan PKP2B harus konsisten dan merujuk ke UU. No. 4/2009 dan melakukan joint-venture dengan BUMN.

Adapun tanggapan lain yang disampaikan oleh M.S. Marpaung selaku ketua Djakarta Mining Club (DMC) dimana Ia berpendapat bahwa tidak semua PKP2B harus dimiliki negara pada akhirnya.

Adri Kurnia, Ketua Komite Hukum APBI menambahkan masukannya bahwa setiap pelaku hukum harus memikirkan efek ekonomi dan sosial sebelum memutuskan sesuatu.

“Dalam faktanya, IUPK Perpanjangan adalah bentuk kontrak dimana negara lebih diuntungkan dan berbeda dengan IUPK OP Reguler. Dalam kasus ini (PKP2B) pemerintah belum merasa puas dalam proses negosiasi dengan perusahaan,” ujar Adri.

Ditengah diskusi yang mulai ramai, Juangga Mangasi M, selaku moderator pada FGD pagi itu mengemukakan pertanyaan atas wewenang pemerintah untuk membuat kontrak atau harus tetap mengacu ke UU yang ada.

“Semua perusahaan PKP2B dan IUP memiliki rights untuk perpanjangan (kontraknya) dan harus dihargai,” ujar Dr. R. Sukhyar.

Catatan lain yang disampaikan Sukhyar antara lain adalah mengenai wilayah yang sama setelah perpanjangan, namun royalti dan luas dapat berubah dan merujuk kepada UU.

 “Secara kontraktual, memang bisa diperpanjang, namun pemerintah tetap harus meilihat hak perusahaan lain (Inalum & PT. BA),” sambung Ahmad Redi.

Bob Effendi selaku Anggota Pokja menarik kesimpulan bahwa perlu dibuat sebuah PERPU, karena isu ini dapat mengakibatkan tantangan-tantangan lainnya untuk negara salah satunya adalah kenaikan cost of fund.

“Kita harus duduk bersama dengan Kementrian ESDM dan BUMN untuk menyusun PERPU juga melibatkan KPK untuk merevisi UU yang ada,” ujar Effendi.

Sebelum ditutupnya acara, Zulnahar Usman, berpendapat bahwa polemik ini diakibatkan dari kelemahan dalam penyusunan Undang Undang.

“Pembuatan UU terlalu tergesa gesa dan landasan hukumnya mungkin terlalu old-school dan kurang musyawarah,” ujar Zulnahar. Ia mengharapkan penyelesaian ini nantinya harus dikaji kembali dan harus melibatkan banyak orang dalam tujuan untuk menghasilkan dampak yang adil pada semua pihak.

 

 

Related Regular News: