FGD terkait faktor yang mendorong masuknya investasi ke Indonesia untuk Bidang Farmasi dan Minerba (22 Agustus 2019)

APBI menerima undangan dari Bidang Koordinasi dan Perniagaan Industri pada tanggal 22 Agustus 2019. Rapat yang dipimpin oleh Ihsan Zulkarnaen selaku Asisten Deputi Pengembangan Investasi untuk membahas terkait pertauran apa saja yang sekiranya menghambat masukanya investasi khususnya di bidang Minerba. APBI pun yang diwakili oleh Gita Mahyarani selaku Deputi Direktur Eksekutif APBI memberikan masukannya seperti penggunaan kapal nasional yang akan diberlakukan pada tahun 2020, dan terkait dengan isu FABA (Fly Ash dan Bottom Ash).

Secara umum  APBI-ICMA memberikan  perhatian sebagai berikut terkait pelaksanaan penggunaan  kapal nasional sebagai berikut :

  • Pada prinsipnya, kebijakan ini akan diimplementasikan dengan mengutamakan agar pelaksanaan ekspor batubara tidak terhambat.
  • Dalam implementasi peraturan ini, Kemendag tetap memperhatikan kondisi kesiapan jasa angkutan laut agar dapat memenuhi kriteria kebutuhan ekspor secara bertahap seperti pada azas cabotage, sehingga semua pihak dapat tetap menjalankan kegiatan usahanya sambil memberikan kesempatan kepada penyedia jasa angkutan laut untuk meningkatkan kapasitasnya.
  • Oleh karena itu perlu disusun petunjuk teknis untuk memberikan kesempatan dan posisi yang sama besar bagi seluruh pihak.
  • Kebutuhan dan spesifikasi kapal baik jumlah, kapasitas dan umur kapal menjadi salah satu hal teknis yang perlu disampaikan kepada instansi terkait/INSA sehingga INSA dan para anggotanya dapat mengetahui secara pasti kebutuhan eksportir batubara dalam rangka investasi penyediaan armada angkutan laut.

Kewajiban penggunaan  kapal tersebut  tertera dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 80/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 82/2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional Untuk ekspor dan Impor Barang Tertentu.

Dikhawatirkan dampak dari peraturan  yang akan diberlakukan di Mei 2020 tersebut berpotensi menghambat eksport batubara dikarenakan skema perdagangan sebagian besar menggunakan skema FOB, dimana importir (buyer) memiliki kewajiban untuk menggunakan asuransi & kapal. Disisi lain kapasitas kapal nasional sangat minim (data INSA sekitar 2% kapal nasional ekspor batubara). Oleh karena itu, penerapan aturan tersebut berpotensi menghambat kelancaran ekspor batubara dan menimbulkan beban biaya tinggi.

Selanjutnya  diusulkan agar peraturan tersebut dicabut/ ditunda pemberlakuannya sampai industri kapal nasional siap untuk melayani kebutuhan ekspor batubara nasional yang dapat mencapai lebih dari 420 juta M/T per tahunnya.

 

Related Regular News: