FGD Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup menggelar Focus Group Discussion terkait percepatan pemulihan lingkungan pasca tambang yang dipimpin langsung Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan, Siti Nurbaya. FGD yang digelar Kamis (15/08) di Slipi, Jakarta Barat dalam rangka menyiapkan kebijakan untuk pemulihan lingkungan pasca tambang tersebut.

Sebagai informasi awal berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2018, terdapat  7.464  IUP yang terdiri dari 1.875 IUP mineral  bukan logam dan batuan, 5.589 IUP mineral logam dan batubara. Dari data tersebut, sekitar 4.000 IUP masa berlakunya sudah habis per 31 Desember 2017 dan 1.363  IUP yang belum clear and clean (Non C and C). Dengan demikian, sekitar 72% IUP perlu dilakukan upaya monitoring, pengawasan  dan evaluasi yang lebih ketat terkait dengan rencana dan pelaksanaan reklamasi dan paska tambang.

Selain itu kegiatan pertambangan juga dilakukan pada kawasan hutan, yang dilaksanakan melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Data KLHK tahun 2018, IPPKH  untuk pertambangan seluas  402.620 ha dengan total izin diberikan  kepada 588  perusahaan. Ada kewajiban pemegang IPPKH  untuk melakukan reklamasi, rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan reboisasi lahan kompensasi. Berdasarkan data KLHK  pada bulan Maret  2019, reklamasi yang telah dilakukan sebesar  37,75% dari luas 83.467,74  Ha hutan yang dibuka, Rehabilitasi DAS yang telah dilakukan sebesar  18,19% dari luas  527.984,32%  Ha  dan  reboisasi lahan kompensasi yang telah dilakukan sebesar 1,39% dari luas 10.789,09 Ha.

Berbagai permasalahan lainnya adalah adanya aktivitas pertambangan yang tidak berizin, dimana menurut  inventarisasi  KLHK  tahun 2015-2016  terdapat 8.683 titik yang di indikasikan sebagai  aktivitas pertambangan yang tidak  berizin.

Menindanklanjuti hal-hal  tersebut diatas maka Focus Group Discussion (FGD)  ini bertujuan untuk menghimpun  substansi  terkait  dengan permasalahan, kendala  dan  kebutuhan dalam pelaksanaan  percepatan  pemulihan lingkungan akibat kegiatan  pertambangan, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, program dan kegiatan serta pembiayaan.

Direktur Eksekutif  APBI-ICMA  Hendra  Sinadia dan komite lingkungan APBI yang diwakili oleh Delma Azrin dan Sari Kusuma memaparkan pelaksanaan reklamasi pasca tambang yang sudah dilakukan anggota APBI saat ini dalam diskusi. Termasuk masukan tentang masih adanya tumpang tindih peraturan antara KLH dengan KESDM. Tak hanya itu APBI-ICMA juga memberikan masukan terkait tentang kepastian hukum. Hadir pula dalam acara ini Direktur Eksekutif API-IMA,  Perwakilan dari PERHAPI, dan beberapa perwakilan perusahaan  batubara serta beberapa undangan lainnya.Rehabilitasi DAS dan reboisasi lahan kompensasi juga menjadi sorotan dalam diskusi yang juga dihadiri Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono.

Setelah menerima masukan dari asosiasi, dan kementerian terkait, selanjutnya KLH akan memberikan masukan kepada Presiden sebelum dituangkan ke dalam Instruksi Presiden (Inpres).

 

 

 

Related Regular News: