Status DMO Batubara

By : Hendra Sinadia (Direktur Eksekutif APBI-ICMA)

Dalam 2 hari terakhir ini, banyak media baik media mainstream dan media online, ramai-ramai memberitakan tentang pencabutan DMO (domestic market obligation) batubara. Keriuhan di media tersebut awalnya dipicu oleh menyebarnya (viral) berita di suatu situs online yang menyebutkan bahwa DMO batubara di cabut dan di dalam pemberitaannya disebutkan bahwa hal tersebut telah di konfirmasi oleh Ketua APBI dan Direktur Eksekutif APBI, atau bahkan pencabutan DMO tersebut seakan-akan desakan dari pihak pengusaha dalam hal ini Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA).

Beberapa saat setelah berita di suatu media online tersebut menyebar, sontak terjadi keriuhan dimana banyak pihak mempertanyakan hal tersebut. APBI-ICMA mengaku tidak mendengar dari pemerintah adanya kebijakan pencabutan DMO batubara tersebut. APBI bahkan meminta media agar dalam pemberitaan soal DMO hendaknya menggunakan frase ‘pencabutan HBA khusus untuk kelistrikan dalam negeri” buka pencabutan DMO jika memang pemerintah mengambil kebijakan tersebut. APBI memastikan pemerintah tidak akan mengambil kebijakan penting tersebut tanpa menyampaikan ke pelaku usaha dalam hal ini asosiasi yang juga adalah mitra pemerintah. APBI menyampaikan bahwa pemerintah senantiasa meminta pandangan APBI terkait hal-hal kebijakan/regulasi apalagi yang bersifat penting dan strategis seperti DMO batubara.

 

 

Terkait dengan isu DMO batubara tersebut, APBI mengakui bahwa memang sejak awal kebijakan tersebut disusun, APBI mengusulkan agar harga komoditas tidak di intervensi karena dampaknya akan luas dan bahkan merugikan semua pihak termasuk jaminan pasokan ke PLN yang bisa saja terganggu. Oleh karena itu, APBI mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan mekanisme lain untuk membantu PLN pada waktu lalu yang klaim rugi signifikan sektiar 18 triliun rupiah akibat lonjakan signifikan harga komoditas batubara di kuartal-IV 2016 yang lalu yang berlanjut menguat di 2017 dan separuh 2018.

Kemudian di hari berikutnya, polemik soal pencabutan DMO menurut berita dipicu oleh pernyataan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang mengusulkan agar kebijakan DMO batubara agar dicabut karena berpotensi menghambat pengembangan hilirisasi batubara yang sedang didorong oleh Kemenperin. Sementara disisi lain, Kementerian ESDM berpandangan kebijakan DMO masih tetap diperlukan dan hingga saat ini belum ada usulan resmi dari K/L lain atau bahkan wacana di internal Kemnterian ESDM untuk mencabut kebijakan HBA khusus yang rencananya masih akan berlaku hingga akhir 2019 ini.

Related Regular News: