Kementerian Perindustrian & Kementerian ESDM Berbeda Pendapat Menyikapi DMO Batubara

Sumber : https://insight.kontan.co.id/news/kementerian-perindustrian-kementerian-esdm-tidak-satu-suara-menyikapi-dmo-batubara

KONTAN.CO.ID 19 Agustus  2019  memberitakan bahwa ada tarik ulur mengenai kebijakan pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO). Dua kementerian: Kementerian Perindustrian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) tidak satu suara menyikapi aturan DMO batubara.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengusulkan agar pemerintah meniadakan kebijakan DMO batubara. Jika kebijakan suplai batubara DMO dihentikan, Menteri Airlangga menilai hal itu bisa menggairahkan program hilirisasi batubara, yakni gasifikasi batubara menjadi dimethyl ether (DME).

Namun usulan Menperin menjadi mentah di Kementerian ESDM. Sebab, Kementerian yang dipimpin Ignasius Jonan ini belum menerima usulan tersebut.

Direktur Bina Program Minerba Kementerian ESDM, Muhammad Wafid Agung, menyebutkan belum ada pembahasan mengenai rencana perubahan aturan DMO batubara yang mewajibkan pelaku usaha untuk menyuplai 25% dari produksi batubara mereka.

Menurut Wafid, alasan Menteri Airlangga mengusulkan penghentian kebijakan DMO untuk pengembangan hilirisasi batubara tak relevan. "DMO dan hilirisasi tidak nyambung," ungkap dia kepada KONTAN, Minggu (18/8).

Pelaku usaha sebenarnya tidak keberatan dengan kebijakan DMO batubara. Hal yang menjadi masalah adalah terkait n harga acuan DMO khusus untuk kelistrikan yang dipatok US$ 70 per ton, serta besaran persentase DMO yang saat ini ditetapkan sebesar 25% dari volume produksi.

Bahkan, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Hendra Siandia, menilai implementasi kebijakan DMO selama ini terganjal sejumlah kendala. Pertama, konsumen dalam negeri bukan hanya PT PLN atau hanya untuk kelistrikan.

Terlebih, kualitas batubara yang diproduksi tidak sama dengan spesifikasi kalori batubara yang dikehendaki konsumen dalam negeri.

 

Tidak relevan

Kedua, setiap tahun persentase DMO tidak sesuai kebutuhan aktual batubara dalam negeri. Oleh karena itu, perlu penyesuaian antara persentase DMO, volume produksi nasional, serta kebutuhan batubara dalam negeri.

Jika sudah selaras, bisa jadi besaran DMO 25% menjadi tidak relevan lagi. "Aturan sudah terlampau banyak, yang perlu dicermati adalah implementasi dan enforcement dari aturan," ungkap Hendra.

Ketua Indonesia Mining and Energy Forum, Singgih Widagdo, bilang usulan pencabutan DMO untuk menggenjot hilirisasi sangat tidak relevan. Maka itu, kebijakan DMO tidak harus dihapus, melainkan diperbaiki formulasi mekanismenya agar tidak merugikan industri.

Ia mengusulkan harga patokan khusus US$ 70 per ton yang hampir dua tahun ini berlaku diganti dengan formulasi discount pada besaran harga batubara acuan tertentu. Dengan proyeksi ekonomi global dan pelemahan harga komoditas pertambangan, maka langkah strategis justru memperbesar penyerapan batubara di pasar dalam negeri.

Semestinya pemerintah mengarahkan pemanfaatan batubara untuk kepentingan economic booster dengan multiple effect yang besar.

 

Related Regular News: