Wawancara Direktur Eksekutif APBI di Berita Satu TV soal isu transfer pricing

Bertempat di Studio Berita  Satu TV, Hendra  Sinadia  Direktur Eksekutif APBI-ICMA menjadi narasumber dalam acara Jurnal Pagi (30 Juli  2019).  Dalam wawancara ini Hendra  Sinadia menjelaskan  terkait  mekanisme  penjualan  batubara yang dilaksanakan perusahaan-perusahaan  batubara di Indonesia.  Dimana penjualan batubara saat ini bisa dilaksanakan  melalui  penjualan langsung  ke end user atau melalui perusahaan  trader batubara. Dalam  penjualan ini semua transaksi perusahaan  dilaporkan  ke pemerintah sehingga semua informasi terkait penjualan  batubara seharusnya diketahui oleh pemerintah. Terkait penentuan harga, pemerintah telah menentukan Harga Batubara Acuan (HBA) setiap  bulannya, HBA ini  digunakan pemerintah untuk menentukan besaran royalti yang harus  dibayarkan ke pemerintah.

Supervisi yang dilakukan KPK ke Minerba terkait adanya  kecurigaan  terjadinya  transaksi  transfer pricing dijelaskan oleh Hendra Sinadia bahwa proses  transfer pricing mungkin  saja terjadi pada semua perusahaan  batubara. APBI  sebagai  asosiasi partner pemerintah telah menjalankan fungsi nya yaitu menyampaikan semua aturan  dalam indutri  batubara. Sebagaimana  diketahui  bahwa  semua perusahaan pertambangan  batubara saat ini merupakan kontraktor pemerintah, dalam arti bahwa  sumberdaya dan cadangan batubara saat ini merupakan milik pemerintah sehingga  semua perusahaan sebagai kontraktor  pemerintah sudah seharusnya memahami dan mematuhi semua  rule atau semua peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia, pemerintah melalui Direktorat Pajak memiliki kewenangan untuk menguji harga penjualan batubara oleh perusahaan kepada afiliasinya dengan menerapkan "Transfer Pricing Rules" (TP Rules). Yakni melalui mekanisme pemeriksaan pajak, sehingga apabila harga dalam ekspor kepada afiliasinya tidak wajar maka Dirjen Pajak berwenang membuat adjustment dan menagih kekurangan pembayaran PPh. Hendra menilai, praktik transfer pricing dalam komoditas yang harganya diatur oleh pemerintah seperti di sektor batubara, akan mudah menjadi temuan pajak.

Hendra mengungkapkan, APBI termasuk yang mendorong penerapan Harga Patokan Batubara (HPB), yang dimaksudkan untuk minimalkan praktik transfer pricing. Untuk itu salah satu cara untuk meminimalkan adanya  transaksi  transfer pricing adalah dengan meningkatkan jumlah inspektur  tambang dan memperbaiki tata kelola pertambangan secara umum. Sehingga  di kemudian hari jangan sampai ada perusahaan batubara yang tidak memiliki NPWP dan tidak membayar kewajiban pajaknya kepada pemerintah.

Sebagaimana diketahui saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah meminta rekapitulasi data kontrak penjualan batubara dan realisasi harga sesuai invoice sejak tahun 2017, 2018 hingga Juni 2019. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, pihaknya akan mengaudit data transaksi jual-beli batubara dari seluruh perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP).

 

Related Regular News: