Pemerintah diminta untuk menghentikan ekspor batubara secara bertahap

Sumber : http://koran-sindo.com/page/news/2019-08-13/2/4/Ekspor_Batubara_Diminta_Dihentikan_Bertahap

Koran-sindo.com 13 Agustus 2019 memberitakan bahwa Pemerintah diminta untuk menghentikan ekspor batubara secara bertahap. Langkah tersebut guna memperkuat ketahanan pasokan energi nasional. 

“Rata-rata volume ekspor batubara mencapai 300 juta ton per tahun, mengalahkan Rusia ataupun Australia. Batubara sebagai energi yang tidak dapat diperbarui sebaiknya bertahap dihentikan untuk mencukupi kebutuhan domestik,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi saat diskusi di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Menurut Viva, pemerintah bisa lebih ketat dalam melakukan pembatasan produksi batubara. Pembatasan produksi diperlukan supaya tidak terus di eksploitasi penambang. “Sebagian besar produksi batubara yang diekspor mencapai 85%, sisanya untuk mencukupi kebutuhan domestik. Karena itu, perlu adanya pembatasan lebih ketat supaya ke depan tidak banyak impor,” desaknya. 

Hal senada dikatakan Direktur Eksekutif Center for Indonesia Resources Strategic Studies (Ciruss) Budi Santoso. Budi meminta supaya pemerintah lebih hati-hati dalam memberikan izin kepada pengusaha dalam mengeruk hasil tambang batubara untuk diekspor. Budi menyarankan supaya produksi batubara secara optimal untuk mencukupi kebutuhan domestik. Pemerintah dapat mendorong badan usaha melakukan gasifikasi batubara. “Apabila produksi batubara berlebih, sebaiknya dibatasi bukan di ekspor atau badan usah di dorong melakukan gasifikasi batubara sehingga bermanfaat lebih didalam negeri,” katanya. 

Dia menandaskan pengembangan proses konversi batubara ke dalam bentuk synthetic natural gas (syngas) dipastikan mampu mengurangi subsidi elpiji. Di mana subsidi elpiji setiap tahun sebesar 6,2 juta ton atau mencapai Rp 75 triliun per tahun. “Manfaat gasifikasi batubara besar sekali. Batubara itu termasuk energi murah dan kita kaya akan batubara. Itu seharusnya secara optimal bisa dimanfaatkan untuk dalam negeri,”  kata Budi. 

Related Regular News: