KPK fokus mengawasi luas wilayah tambang dalam proses perizinan usaha batubara

Sumber : https://industri.kontan.co.id/news/dalam-perizinan-batubara-kpk-memilih-fokus-mengawasi-luas-wilayah-tambang?page=2

KONTAN.CO.ID  4 Agustus  2019 memberitakan  bahwa  luas wilayah pertambangan menjadi isu penting nan sensitif dalam perizinan usaha batubara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menaruh perhatian khusus terhadap persoalan tersebut.

Bahkan, persoalan luas wilayah ini menjadi penjegal terbitnya perpanjangan izin PT Tanito Harum. Pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi pertama yang kontraknya habis pada 14 Januari 2019 itu harusnya menjadi PKP2B pertama yang berubah status menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) setelah mengantongi perpanjangan izin dari Kementerian ESDM.

Namun, perizinan itu dibatalkan, lantaran KPK mengirimkan surat kepada Presiden RI pada 31 Mei 2019. Kepada KONTAN, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan bahwa pihaknya memperingatkan Presiden dan Kementerian terkait agar memperhatikan batas luas wilayah pada perusahaan batubara yang nantinya memegang status IUPK supaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 atau UU Mineral dan Batubara (Minerba).

Menurut Pahala, peringatan atas batas luas wilayah tambang tersebut menyangkut perpanjangan izin PT Tanito Harum yang saat itu sudah diterbitkan Kementerian ESDM, maupun untuk revisi keenam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba yang ketika itu sudah siap ditanda tangani oleh Presiden.

KPK menilai, revisi PP tersebut harus merujuk pada Pasal 62 dan Pasal 83 huruf (d) UU Minerba mengenai luas satu wilayah operasi produksi pertambangan/khusus batubara, paling banyak 15.000 hektare.

"Problemnya ini kan luas lahan. Jadi perpanjangan (izin) boleh, tapi luasannya mesti menurut UU, izin usaha kan 15.000 hektare, tapi nggak bisa luas lahannya sama (seperti luas wilayah tambang eksisting)," kata Pahala kepada Kontan.co.id, Sabtu (3/8) malam.

Alhasil, revisi keenam PP 23/2010 itu pun terganjal, dan penerbitan perpanjangan izin PT Tanito Harum dibatalkan lantaran luas wilayahnya tidak mengalami penciutan sesuai batasan dalam UU Minerba.

Di sisi lain, selain revisi PP 23/2010 yang dilakukan pemerintah, DPR pun sudah menginisiasi revisi UU Minerba. Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengungkapkan, inisiatif tersebut sudah dibahas sejak tahun 2017 dan ditetapkan menjadi draft pada 10 April 2018.

Namun, proses itu terhambat lantaran pemerintah tak kunjung merespon dengan memberikan Daftar Investarisir Masalah (DIM). Baru pada 18 Juli lalu, pemerintah dan DPR mulai mengadakan Rapat Kerja Pengantar Musyawarah Pembukaan Pembicaraan Tingkat I untuk membahas revisi tersebut.

Meski begitu, Gus Irawan mengklaim pembahasan revisi UU Minerba tidak secara khusus dilakukan untuk merespon polemik perizinan dan perubahan status dari PKP2B menjadi IUPK.

"Kalau dari kami (Komisi VII DPR) sama sekali tidak. Karena dari kami pembahasan revisi sudah dari tahun 2017 dan draft sudah jadi sejak April 2018," kata Gus Irawan kepada KONTAN beberapa waktu lalu.

Kendati demikian, Gus Irawan tak menampik bahwa isu tentang batasan luas wilayah serta perubahan status dari Kontrak Karya (KK)/PKP2B menjadi IUPK menjadi poin yang akan dibahas dalam revisi UU Minerba ini.

"Untuk luas wilayah memang perlu dihitung kembali. Intinya (perubahan status perizinan) tidak serta merta bisa diperpanjang, pada saat kontrak berakhir (lahan tambang) dikembalikan ke negara," terangnya.

Terkait hal tersebut, Pahala Nainggolan mengatakan bahwa KPK akan terus memantau proses perubahan regulasi tentang pertambangan minerba ini. Pahala menegaskan, batasan luas wilayah ini menjadi isu penting yang akan terus disoroti oleh KPK.

"Kita tunggu, kalau revisi ya kita lihat. Kalau mau dibahas bersama pemerintah (dan DPR), kita akan monitor saja," katanya.

Adapun, saat ini lahan tambang eks Tanito Harum nasibnya masih menggantung. Direktur Pembinaan Program Minerba Kementerian ESDM Muhammad Wafid Agung mengatakan, untuk dapat memproses eks lahan tambang Tanito Harum, pihaknya masih menunggu sejumlah kepastian termasuk revisi keenam PP 23/2010 dan revisi UU Minerba.

"Sepertinya demikian (menunggu revisi). Kami belum bisa memastikan karena semuanya harus ada kepastian," kata Wafid beberapa waktu lalu.

Selain itu, kata Wafid, pihaknya juga harus memastikan PT Tanito Harum sudah menyelesaikan semua kewajiban seperti jaminan reklamasi dan pasca tambang. Juga memastikan bahwa wilayah tambang eks Tanito Harum tersebut tidak ada tumpang tindih lahan.

"Sehingga harus betul-betul clear. Jangan sampai nanti kalau dilelang, malah ada masalah," tandas Wafid.

Related Regular News: