KPK Berhasil Mencegah Kebocoran Penerimaan Negara di Sektor Minerba

Sumber: https://celebestopnews.com/hukum/2019/07/disektor-minerba-kpk-sukses-cegah-kebocoran-penerimaan-negara-sebesar-rp85-triliun-per-tahun/

CELEBESTOPNEWS.com  28 Juli  2019  memberitakan bahwa  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai berhasil mencegah potensi kerugian negara dari upaya perpanjangan Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang sempat dilakukan Menteri ESDM terhadap PT Tanito Harum.

Presiden Joko Widodo membatalkan IUPK PT Tanaito Harum atas permintaan KPK. Sebab bertentangan dengan isi dan maksud dari UU Minerba nomor 4 tahun 2009.

“Setelah berhasil mencegah potensi kebocoran disektor hulu tata kelola minerba yang kalau tidak dicegah akan merugikan negara untuk jangka panjang, nah sekarang KPK telah bergerak cepat membenahi potensi kebocoran disektor hilir minerba, yaitu menelisik hasil penjualan produksi bisa menyumbang royalti dan pajak penghasilan yang maksimal bagi Negara,” ungkap Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman kepada Celebestopnews.com, Minggu (28/7/2019)

Lantaran itu, jelasnya, wajar saja kalau Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM pada 17 Juli 2019 mendadak sibuk setelah menerima surat yang sifatnya klasifikasi sangat serius dari KPK.

Pasalnya mendadak Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Minerba KESDM Moch Hendrasto yang paling bertanggung jawab membina dan mengawasinya pada 26 Juli 2019 dengan nomor surat 998/87.03/DBB.OP/2019 telah berkirim surat dengan klasifikasi segera ditujukan kepada 51 pemilik PKP2B.

Adapun perintahnya kepada pemilik PKP2B agar mengisi aktifitas produksi batubara dan berikut data penjualan batubara kepada penggunanya selama priode tahun 2017, 2018 sampai dengan akhir Juni 2019, baik yang langsung dijual kepada end buyer ( pembeli sebagai pengguna akhir batubara) maupun melalui perusahaan terafiliasi dengan produsen batubara yang berdomisili di Singapore dan negara lainnya, semua data tersebut harus sudah terkumpul paling lambat tanggal 29 Juli 2019, untuk diserahkan segera kepada KPK.

Kepada 51 produsen batubara PKP2B harus segera menyerahkan semua data data produksi dan yang sudah dijual melalui perusahaan afiliasi di Singapore atau yang langsung ke pengguna akhir batubara, termasuk data data kontrak, data analisa laboratorium waktu loading dan undloading, serta invoicenya, dan dari data terkumpul itu tentu akan diverikasi dengan melakukan crosscheck kepihak pihak terkait oleh tim KPK.

“Beruntung KPK tajam penciumannya tentang adanya indikasi produsen batubara dari kelompok PKP2B yang berjumlah sekitar 55 perusahaan diduga nakal.

Mereka mengakali celah kualitas batubara yangg dijual ekspor terkait kewajiban produsen itu harus membayar royalti sebagai PNBP ( Penerimaaan Negara Bukan Pajak) dan pajak penghasilan dari hasil jual batubara kepada konsumen di luar negeri, karena semua itu berpedoman pada HBA ( Harga Batubara Acuan) sesuai spesifikasi yang disepakati dalam kontrak jual beli, termasuk kesepakatan nilai kalori batubara, toleransi batasan kadungan sulfur (S), kadungan debu ( Ash), kadungan air ( TM = Total Moisture).

Harga itu akan terkoreksi berdasarkan hasil analisa laboratorium di pembeli pengguna akhir,” papar Yusri.

KPK diyakini Yusri, memiliki dasar kuat mengapa curiga ada indikasi praktek “Transfer Pricing” dalam ekspor mineral dan batubara yang dilakukan oleh pengusaha yang nakal tentu tujuannya adalah menghidari kewajiban membayar pajak yang wajar kepada negara.

“Ada potensi kerugian negara setiap tahunnya dari total produksi nasional sekitar 450 juta metrik ton, maka ada sekitar 300 juta metrik ton batubara di ekspor setiap tahunnya, kalau asumsi yang pesimis ada pengusaha mengakali royalti dan pajak hanya USD 2 permetrik ton, maka ada potensi kerugian negara USD 2 X 300 juta metrik ton = USD 600 juta setiap tahunnya, kalau dikurs rupiah menjadi sekitar Rp8,4 triliun,” jelas dia.

Upaya KPK ini, menurut Yusri, tujuannya hanya untuk menjaga kepentingan nasional dari sektor penerimaan negara agar tidak bocor. Ia mengajak semua pihak mendukung upaya KPK dalam menertibkan sektor ini.

“Alhamdulillah Presiden Jokowi peka dan kita semua bisa memberikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum, agar KPK bisa bekerja sukses,” tandasnya. 

 

Related Regular News: