Kepastian Usaha bagi pemegang KK dan PKP2B Masuk dalam Revisi UU Minerba

Sumber :  https://investor.id/business/kepastian-usaha-masuk-dalam-revisi-uu-minerba

Investor.id  21 Juli  2019  memberitakan  bahwa Perubahan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dalam rangka kelanjutan operasi menjadi salah satu poin dalam revisi Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Kelanjutan operasi menjadi salah satu isu krusial lantaran sejumlah pemegang PKP2B segera berakhir masa berlakunya dalam lima tahun ke depan.

Dalam UU Minerba saat ini hanya memberi kepastian bagi pemegang KK dan PKP2B hingga habis masa kontraknya. KK dan PKP2B bisa diperpanjang dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) melalui serangkaian tahapan serta penciutan wilayah. Ketentuan tersebut berbeda pelaksanaannya dalam peraturan pemerintah yang antara lain memberi kesempatan perpanjangan tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam UU Minerba.

Alhasil perpanjangan PT Tanito Harum dianulir seiring dengan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemegang PKP2B itu kini tak lagi beroperasi lantaran KPK menilai perpanjangan yang diberikan bertentangan dengan UU Minerba.

Poin kepastian operasi bagi pemegang KK dan PKP2B itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat pada 18 Juli kemarin. Turut hadir dalam rapat tersebut yakni Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Dalam revisi UU Minerba diawali dengan pembahasan isian daftar inventarisasi masalah (DIM). Jonan memaparkan sebanyak 12 poin DIM RUU Minerba. Adapun total DIM pemerintah mencapai 884 poin.

Jonan menyebut pemerintah mengusulkan 6 poin. Pertama, penyelesaian permasalahan antar sektor. Kedua, penguatan konsep wilayah pertambangan. Ketiga, meningkatkan pemanfaatan batu bara sebagai sumber energi nasional. Keempat, memperkuat kebijakan peningkatan nilai tambah minerba. Kelima, mendorong kegiatan eksplorasi untuk meningkatkan penemuan deposit minerba. Keenam, pengaturan khusus tentang izin pengusahaan batuan.

Kemudian, enam poin lainnya merupakan usulan pemerintah dan DPR. Pertama, mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kedua, tersedianya rencana pertambangan minerba. Ketiga, penguatan peran pemerintah pusat dalam pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah.

Keempat, pemberian insentif kepada pihak yang membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang. Kelima, penguatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta DIM yang terakhir mengenai perubahan KK dan PKP2B menjadi IUPK dalam rangka kelanjutan operasi.

“Yang belum dibahas di sini adalah satu, tentang hilirisasi, kedua tentang penerimaan negara. saya diberi tahu kalau Menkeu masih pelajari hal ini. Ketiga, di Kemendagri tentang pembagian kewenangan perizinan,” kata Jonan.

Sementara itu, Pimpinan Rapat Kerja Gus Irawan menuturkan, penyusunan RUU Minerba merupajan program legislasi nasional 2015-2019. DPR menjadi prakarsa inisiatif revisi UU tersebut dan ditetapkan pada 10 April 2018 kemarin.

Selanjutnya, RUU tersebut sudah disampaikan ke Presiden RI pada 11 April 2018 tentang penyampaikan RUU perubahan atas UU Nomor 4 tahun 2019. Presiden sudah menyampaikan surat Pimpinan DPR pada 5 Juni 2018 tentang penunjukkan wakil pemerintah utuk membahas revisi UU Minerba.

 

Related Regular News: