Pemetaan Term of Delivery (ToD) Ekspor Indonesia

Pemetaan Term of Delivery (ToD) Ekspor Indonesia

             Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian mengadakan acara kegiatan pemetaan (mapping) mengenai term of delivery (ToD) ekspor Indonesia. Acara diprakarsai oleh pihak Deputy bidang Koordinasi Perniagaan & Industri Kemenko Perekonomian tersebut diselenggarakan tanggal 13 Mei 2019 di Hotel Double Tree Hilton Jakarta. Acara dipimpin langsung oleh Deputi Kemenko Bambang Adi tersebut dihadiri oleh wakil-wakil dari APBI, GAPKI, Bank Indonesia dan ahli dari Institut Teknologi Surabaya. Deputi Kemenko dalam sambutan pembukaannya menyebutkan bahwa latar belakang kegiatan tersebut didasari oleh keinginan pemerintah untuk memperkecil defisit jasa perdagangan RI yang semakin membesar.

             Ekspor CPO dan batubara memegang peran penting sebagai dua komoditas ekspor non-migas terbesar RI. Namun dalam hal porsi “kue” (pie) logistik ekspor batubara dan CPO sangat sedikit dinikmati oleh pengusaha lokal. Hal ini disebabkan masih minimnya kapasitas ketersediaan kapal dan asuransi lokal untuk melayani meningkatnya pasar ekspor dua komoditas tersebut. Fakta ini pula yang mendasari pemerintah menerbitkan Permendag 82/2017 yang mewajibkan ekspor batubara dan CPO serta impor beras menggunakan jasa asuransi dan kapal nasional.  

                Disisi lain, ToD atau incoterm dari ekspor batubara dan CPO pada umumnya menggunakan skema free-on-board (FoB) dimana kewajiban penggunaan jasa asuransi dan kapal beralih menjadi kewajiban pihak buyer (importir) pada saat berpindahnya produk batubara dititik serah (point of delivery) atau titik jual (point of sale) baik di jetty/tongkang atau di transshipment point (FoB vessel). Skema FoB masih menjadi pilihan utama disaat keterbatasan dan masih belum kompetitifnya jasa logistik dan asuransi nasional. Sementara itu pemerintah sedang mengkaji perubahan ToD menjadi cost insurance freight (CIF atau CFR) terhadap ekspor batubara dan CPO. Wacana perubahan ToD/incoterms tersebut dikeluhkan oleh APBI dan GAPKI yang mengkhawatirkan akan terhambatnya ekspor komoditas. APBI menilai, perubahan ToD dari FoB ke CIF/CFR berpotensi membuat komoditas ekspor batubara Indonesia menjadi kurang kompetitif disaat kondisi perdagangan global batubara masih “buyers market” dimana para importir mempunyai posisi tawar yang lebih kuat dengan kondisi pasar oversupply dan makin meningkatnya pasokan dari negara-negara pesaing Indonesia seperti Afrika Selatan, Kolombia, Rusia serta Australia. Bahkan produk batubara dari Amerina Serikat sendiri dikabarkan juga telah diekspor ke negara-negara Asia sebagai dampak dari kebijakan domestik mereka yang gencar dilakukan waktu itu oleh rejim Presiden Barrack Obama.   

                APBI yang diwakili oleh Direktur Eksekutif Hendra Sinadia didampingi Nyoman Oka dari Komite Marketing & Logistik APBI menyampaikan paparan yang menggambar peta perdagangan batubara global serta domestik. Dalam hal ini APBI berpendapat, penerapan CIF akan membuat batubara Indonesia tidak kompetitif dan berpotensi menimbulkan tambahan beban biaya. APBI juga mengkhawatirkan industri kapal nasional tidak mudah untuk bersaing atau kompetitif dibandingkan dengan industri perkapalan dari negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, Taiwan, Korea Selatan yang sangat maju industrinya. Negara-negara Asia Timur tersebut juga merupakan importir terbesar batubara Indonesia. Dalam hal perubahan ToD, peran pemerintah menjadi sangat sentral mengingat tidak mudah bagi negara-negara yang menjadi anggota WTO untuk memberlakukan ketentuan incoterm secara sepihak.

                Dalam pertemuan di Double Tree tersebut, hadir juga pembicara dari Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moeneter Bank Indonesia yang menyampaikan paparan terkait kajian penguatan neraca perdagangan melalui ToD. Dalam paparannya, data-data ekspor batubara dan juga data defisit neraca perdagangan barang dan jasa Indonesia disampaikan sebagai bahan pertimbangan. Selain itu pembicara terdapat paparan dari Ir. Tri Achmadi, PhD dari ITS Surabaya yang menyampaikan potensi perubahan ToD dari FOB ke CIF.  Rapat tersebut masih tahapan awal dari pihak Kemenko Perekonomian untuk mengkaji masukan dari berbagai stakeholders yang kemudian nantinya akan disampaikan ke Menteri Koordinator sebagai bahan pertimbangan. Pertemuan masih merupakan tahapan awal yang akan dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan susulan. Mengingat pentingnya isu tersebut, APBI merasa penting untuk senantiasa memantau perkembangan pembahasan kajian perubahan ToD yang sedang dibahas oleh pemerintah.

 

Related Regular News: