Pertemuan Delegasi RI dengan Project Owner Nghi Son2 di Hanoi, Viet Nam

Delegasi RI yang terdiri dari unsur pemerintah yaitu Kementerian Perdagangan dan dunia usaha dalam hal ini APBI melakukan pertemuan dengan pihak project owner dari proyek PLTU Nghi Son2 yaitu Kepco dan Marubeni. Pihak Kepco telah melakukan kunjungan ke Indonesia di pertengahan tahun 2018 dan bertemu dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri membahas pemberlakuan Permendag 82/2017 dan dampaknya terhadap pasokan batubara dari Indonesia ke proyek Nghi Son2 di Viet Nam. Delegasi Kepco tersebut juga telah berkunjung ke kantor APBI dan berdiskusi dengan Direktur Eksekutif perihal isu tersebut.

PLTU batubara Nghi Son2 yang sedang dibangun tersebut akan mengandalkan supply batubara seluruhnya dari Indonesia. Untuk tahun pertama di 2020 diproyeksikan sekitar 4 juta MT yang dipasok dari 3 perusahaan yang juga anggota APBI-ICMA. Untuk memastikan kepastian jaminan jangka panjang tersebut pihak project owner ingin memastikan dampak dari regulasi pemerintah RI terkait yang dikhawatirkan berpotensi menghambat pasokan batubara ke proyek tersebut. Project owner menanyakan perihal pemberlakuan kewajiban di dalam Permendag 82/2017 yang mewajibkan ekspor batubara menggunakan perusahaan jasa asuransi dan kapal nasional. Sementara dalam proyek Nghi Son2 tersebut pengangkutan batubara dari Indonesia ke Viet Nam telah sepakati menggunakan jasa perusahaan internasional yang sudah disepakati jauh sebelum Permendag 82/2017 diberlakukan. 

Dalam pertemuan tersebut, pihak Kemendag menyampaikan rencana pemberlakuan kewajiban penggunaan kapal nasional yang akan efektif di Mei 2020. Sedangkan aturan pelaksanaan sedang disusun. Pihak Kemendag menjelaskan latar belakang penerbitan kebijakan yang didorong oleh keinginan pemerintah agar industri asuransi/perkapalan nasional dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dari perdagangan batubara global dimana Indonesia adalah eksportir batubara thermal terbesar didunia. Hal itu didorong karena besarnya defisit perdagangan Indonesia yang sebagian besar karena defisit jasa perdagangan.

Untuk menyikapi kekhawatiran eksportir/importri batubara, maka pihak eksportir/importir rencananya akan tetap diperkenankan menggunakan perusahaan jasa pelayaran asing (offshore) sepanjang perusahaan asing tersebut bermitra dengan perusahaan lokal dan membentuk badan hukum Indonesia (PT company). Meskipun demikian, pemerintah masih akan mengkaji efektifitas dari skema tersebut dengan mempertimbangkan masukan dari para pelaku usaha pelayaran nasional dan juga dari unsur pemerintah terkait. Selain itu pemerintah juga ingin memastikan agar pemberlakuan aturan tersebut tidak menghambat ekspor batubara sebagai komoditas andalan ekspor Indonesia. Setelah pertemuan di Hanoi, delegasi RI melanjutkan kunjungan ke site Nghi Son2 sekitar 4 jam perjalanan darat dari Hanoi.

Kunjungan delegasi RI tersebut sebagai bagian dari upaya proaktif dari Kementerian Perdagangan dalam mensosialisasikan pemberlakuan Permendag 82/2017 kepihak buyer di beberapa negara tujuan ekspor batubara Indonesia. APBI dalam hal ini sebagai mitra pemerintah berkepentingan dalam turut mengawal kepentingan industri pelaku usaha khususnya para anggota agar kebijakan tersebut tidak menghambat ekspor batubara tetapi disisi lain juga akan memberi manfaat bagi perbaikan neraca perdagangan jasa dan barang RI.

Related Regular News: