Rapat Pembahasan E-PNBP

Sehubungan telah diberlakukannya sistem e-PNBP  maka pada tanggal 5 Maret  2019  APBI  mengundang  anggota  untuk  menerima  masukan  mengenai penggunaan aplikasi e-PNBP tersebut yang akan menjadi bahan masukan bagi APBI untuk melakukan komunikasi ke pemerintah. Acara dihadiri oleh sekitar 67 orang peserta baik dari pemegang PKP2B, IUP, dan juga surveyor anggota APBI.

Dalam rapat beberapa peserta menyampaikan beberapa hambatan dalam penggunaan aplikasi e-PNBP dan mengkhawatirkan pengenaan sanksi yang disebabkan bukan oleh compliance tetapi karena belum optimalnya fungsi sistem aplikasi. Beberapa kendala yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi e-PNBP antara lain :

  • Perusahaan mengalami kendala pada dalam penggunaan aplikasi sementara sistem SIMPONI sudah dinyatakan tidak aktif. Umumnya mereka menanyakan terkait dengan kelebihan bayar yang sudah lakukan lewat sistem SIMPONI seharusnya bisa diperhitungkan (offset) atau bisa langsung masuk dalam e-PNBP tersebut. Kelebihan bayar juga terjadi dengan pembayaran royalty perusahaan pada HBA yang terlambat keluar bila adanya perusahaan yang melakukan pengkapalan di awal bulan maka mereka menggunakan HBA bulan sebelumnya (jika HBA sebelumnya lebih tinggi dibandingkan bulan ini maka akan terjadi selisih harga)
  • Adanya selisih HPB yang dimunculkan di Web / pada aplikasi dengan hitungan yang biasa dilakukan oleh perusahaan dengan cara manual, karena akan mempengaruhi pembayaran royalti juga.
  • Pertanyaan juga dilontarakan oleh perusahaan terkait dengan koordinasi e-PNBP ini, apakah ini semua inline dengan auditor milik negara, seperti BPKP, dll
  • Sementara kasus terkait dengan penjualan batubara dengan CIF ke PLN, Indonesia Power, dll berpotensi menimbulkan masalah karena verifikasi yang dikeluarkan oleh pihak PLN biasanya akan lebih dari 30 hari, sementara dengan e-PNBP ini sistemnya akan otomatis men-lock dalam 30 hari dan setelah itu akan dikenakan denda. Oleh sebab itu ada usulan agar sistem aplikasi mengecualikan penjualan CIF ke PLN.
  • Banyaknya tahapan evaluator e-PNBP di Minerba (5 layer hingga level direktur) ini yang dirasakan memperlambat proses bagi perusahaan untuk membayar kewajiban PNBP melalui aplikasi di e-PNBP karena proses yang awalnya dijanjikan jangka waktunya meleset. Dalam beberapa kasus, proses yang seharusnya berlangsung 7 hari maka pada kenyataannya ada yang mencapai 17-19 hari untuk mendapat persetujuan atau mendapatkan kode billing. Bahkan ada juga yang sudah menunggu sekian lama tetapi akhirnya di tolak oleh sistem.
  • Adanya ketidaksinkronan antara Minerba pusat dan di daerah dalam penerapan peraturan misalnya untuk di Sumsel ada persyaratan untuk mendapatkan RSPP dari Dinas Setempat sedangkan di Kaltim ada persyaratan Rekom yang berpotensi menghambat pelaku usaha dalam proses e-PNB.
  • Rapat mengusulkan agar APBI dapat secara resmi menyampaikan permasalahan anggota tersebut ke pemerintah (DJMB) dan meminta agar pemerintah segera memperbaiki sistem tersebut. Selain itu, surat APBI juga perlu menyampaikan agar DJMB mendapatkan dukungan untuk penyempurnaan sistem e-PNBP (dalam hal peningkatan kapasitas server dan kapasitas pegawai untuk mengoperasikan sistem e-PNBP)

Related Regular News: