Rapat Komite Pemasaran dan Logistik

Pada tanggal 31 Januari  2019 di adakan rapat Komite Pemasaran dan Logistik  APBI. Rapat dipimpin oleh Hendra Sinadia (Direktur Eksekutif), dan  Haryanto Damanik (Wakil Sekretaris Jenderal) dan dihadiri pula Hendri Tan (Deputy Chairman), Nyoman Oka (Komite Marketing) dan anggota  Komite lainnya. Rapat ini membahas tentang rencana courtesy call APBI ke Dirjen Perhubungan Laut, pembahasan pandangan/posisi  APBI terkait dengan isu Badan Usaha Pelabuhan (BUP), update pelaksanaan  Permendag 80/2018 terkait   kewajiban Penggunaan  Asuransi  Nasional serta update pertemuan sosialisasi KepDirjen Minerba  No.134.K/30/DJB/2019 Tentang Tata Cara  Verifikasi Teknis Kegiatan Pengangkutan dan Penjualan Batubara.

Terkait dengan rencana courtesy call ke Dirjen Perhubungan Laut, Komite mengusulkan agar dibuat standing point isu yang akan disampaikan di pertemuan tersebut. Sedangkan terkait dengan isu Badan Usaha Pelabuhan (BUP), dibahas mengenai permasalahan yang telah disampaikan oleh para anggota dalam Rapat Anggota pada tanggal 22 Januari 2019 lalu. Beberapa isu yang disampaikan antara lain mengenai:

  • BUP di Samarinda meminta para pemilik floating crane untuk mendaftar ulang di BUP yang dilakukan one stop service, jika tidak daftar ulang maka proses pengapalan tidak akan berjalan, kewajiban daftar ulang paling lambat 2 Feb 2019;
  • Service yang akan di berikan PT.Pelabuhan Tiga Bersaudara juga dilaporkan belum jelas;
  • Sebaiknya pemerintah membuka kesempatan bagi pihak BUP lain sehingga tidak terjadi  monopoli dalam pelayanan pelabuhan;
  • Sebaiknya ada opsi BUP lain apabila terjadi service yang tidak memuaskan.

Adapun terkait dengan update pertemuan Sosialisasi KepDirjen Minerba  No.134.K/30/DJB/2019 Tentang Tata Cara  Verifikasi Teknis Kegiatan Pengangkutan dan Penjualan Batubara

Dalam Kepdirjen Minerba  No.134.K/30/DJB/2019  terdapat  beberapa substansi penting yang dibahas dalam rapat tersebut seperti antara lain:

  • Diktum Kesatu  :  Menetapkan Tata Cara Verifikasi  Teknis  Kegiatan  Pengangkutan dan Penjualan batu bara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I  yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan  Direktur  Jenderal ini;
  • Diktum Kedua : Dalam  rangka verifikasi  teknis  kegiatan  pengangkutan dan penjualan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemegang  IUP Operasi Produksi batu bara, IUPK  Operasi  batu bara, IUP  Operasi  Produksi khusus  untuk pengolahan batubara, dan pemegang  Perjanjian Karya  Pengusahaan Pertambangan  Batu Bara (PKP2B)  harus  melampirkan dokumen  sebagaimana  tercantum dalam Lampiran II  yang merupakan  bagian tidak  terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;
  • Diktum Ketiga :  Keputusan  Direktur  Jenderal  ini mulai berlaku  pada tanggal  1 Februari   2019.

 

 

 

Related Regular News: