Rapat di DJMB Membahas Rencana Pelaksanaan Kewajiban Penggunaan Asuransi Nasional Bagi Eksportir Batubara

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM mengundang APBI dan beberapa eksportir batubara untuk rapat tanggal 29 Januari 2019 membahas rencana pelaksanaan kewajiban penggunaan asuransi nasional yang akan efektif di berlakukan pada 1 Februari 2019. Rapat tersebut juga sekaligus sebagai upaya DJMB dalam memfasilitasi pihak eksportir batubara mengenai solusi permasalahan yang dihadapi terkati dengan kewajiban yang diamanatkan di dalam Permendag 82/2017 yang tealh diubah kedua kalinya oleh Permendag 80/2018. Langkah DJMB juga sebagai respon terhadap tembusan surat dari APBI-ICMA ke Dirjen Daglu Kemendag.

Acara rapat dipimpin langsung oleh Bambang Gatot Ariyono Dirjen Minerba yang didampingi oleh Hendrasto Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara DJMB.

Dari pertemuan tersebut maka ada beberapa poin penting yang dapat disampaikan bahwa :

  1. APBI menyampaikan hasil pertemuan dengan pihak Kemendag (dalam hal ini Direktur Fasilitas Ekspor & Impor DItjen Daglu) yang mana pihak Kementerian Perdagangan tetap berkomitmen untuk melaksanakan Permendag No. 80 Tahun 2018 tetap mulai diberlakukan pada tanggal 1 Februari 2019. Namun mengingat keterbatasan waktu yang dikeluhkan oleh eksportir maka Kemendag akan memberikan waktu toleransi masa ujicoba (trial) selama 1 (satu) bulan sampai tanggal 28 Februari 2019. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi untuk menentukan apakah masa uji coba akan diperpanjang atau tidak.
  2. Apabila terdapat kendala atau permasalahan di lapangan, pelaku usaha dapat langsung berkoordinasi dengan Ditjen Perdagangan Luar Negeri Up Dir. Fasilitasi Ekspor dan Impor (Ibu Olvy)
  3. Pihak importir (Buyer)  diperbolehkan tetap menggunakan perusahaan jasa asuransi asing asalkan perusahaan asuransi tersebut terdaftar di OJK dan memenuhi persyaratan yang diatur di dalam Perdirjen No. 02/DAGLU/PER/1/2019.
  4. Kementerian ESDM mengharapkan Kemendag untuk memastikan pelaksanaan ekspor tidak terkendala oleh pelaksanaan regulasi tersebut.

APBI pun menyampaikan beberapa poin yang perlu disampaikan kepada peserta rapat dan kepada Minerba, antara lain:

  1. Bahwa list asuransi nasional yang akan dikeluarkan oleh Kemendag sampai saat ini belum ada atau belum dikeluarkan secara resmi oleh Kemendag;
  2. APBI mendapat kabar secara informal bahwa Kemendag sudah bersurat ke Ditjen Bea Cukai dan Kemendag baru saja akan mengumpulkan surveyor;
  3. APBI dalam waktu dekat akan kembali menanyakan secara resmi ke Kemendag mengenai rencana penetapan masa uji coba, daftar asuransi, dan langkah-langkah yang akan diambil oleh Kemendag seperti yang disampaikan di acara sosialisasi tanggal 22 Januari 2019 yang lalu.
  4. DIusulkan agar Kementerian ESDM menyampaikan potensi kendala yang dapat dialami oleh eksportir terkait dengan administrasi ekspor yang dapat menyebabkan tambahan biaya akibat “demurrage”.

Related Regular News: