Rapat Anggota membahas isu Logistik

Sekretariat APBI-ICMA menginisiasi Rapat Anggota bekerjasama dengan Komite Pemasaran dan Komite Logistik membahas agenda penting terkait dengan kesiapan eksportir batubara dalam menggunakan asuransi nasional sebagai implementasi dari Permendag 80/2018 dan permasalahan terkait pelaksanaan kegiatan ship to ship transshipment (STS) di pelabuhan Samarinda serta permasalahan terkait dengan pengiriman pasokan batiubara untuk pemenuhan DMO.

Beberapa hal yang dibahas dalam rapat tersebut adalah sebagai berikut:

Acara dibuka dengan pemaparan Hendra Sinadia (Direktur Eksekutif) terkait update pertemuan Pengurus APBI dengan Bu Olvy Andrianita (Dir. Fasilitas Ekspor Impor Kemendag) pada hari Senin, 21 Januari 2019 bertempat  di kantor Direktur Fasilitas Ekspor Impor Kemendag. Dalam Pertemuan ini dibahas  implementasi Asuransi Nasional yang akan dijalankan tanggal 1 Feb 2019.

Update hasil pertemuan APBI dengan Kemendag pada 21 Januari 2019, sebagai berikut:

  1. APBI pada dasarnya mendukung terkait asuransi nasional namun penyampaian jadwal penerapan yang dirasakan terlalu singkat dengan lahirnya Perdirjen Daglu No. 02/2019 yang baru diterbitkan di pertengahan Januari 2019;
  2. Kemendag menyampaikan bahwa 1 Feb 2019 itu  masih merupakan masih uji coba selama sebulan sampai tanggal 28 Feb 2019;
  3. Kemendag masih menunggu daftar perusahaan asuransi nasional dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
  4. Kemendag sudah melakukan pertemuan dengan beberapa importir dari Jepang dan Malaysia menanyakan kesiapan mereka dalam menggunakan perusahaan asuransi nasional;
  5. Kemendag siap melakukan sosialisasi langsung di beberapa negara tujuan ekspor batubara Indonesia untuk menjelaskan tentang penggunaan asuransi nasional ini kepada para buyer setempat;
  6. Rencananya akan dilakukan pertemuan kembali antara pihak APBI dan Kemendag pada minggu ini.

­­­­­­­­­­

Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa tipe asuransi untuk pengangkutan batubara masih menjadi pembahasan, karena ada 3 tipe asuransi yang bisa di cover yaitu, sebagai berikut yaitu pada  (a) Proses pengangkutan batubara  dari jetty ke destination port; (b) Proses pengangkutan batubara dari jetty ke transhipment point; dan (c) pada proses pengangkutan  batubara  dari pelabuhan ke vessel. Beberapa perusahaan anggota mengeluhkan permasalahan dari penerapan Permendag 80/2018 tersebut antara lain pada juknis pasal 2 (1) disebutkan bahwa kewajiban menggunakan asuranasi nasional ada pada eksportir sedangkan dalam prakteknya sebagian besar ekspor batubara kita menggunakan skema incoterm free-on-board (FOB). Selain itu beberapa perusahaan asuransi dikabarkan kesulitan memenuhi persyaratan minimum ekuitas sebesar Rp. 1 trilliun yang diatur di dalam Perdirjen No. 1/2019 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Permendag 80/2018.

Adapun mengenai agenda soal STS transshipment di Samarinda, beberapa perusahaan mengaku mengalami hambatan yang disebabkan permintaan dari pihak Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang ditunjuk pemerintah dalam mengelola STS di Samarinda meminta para pemilik floating crane untu mendaftar ulang untuk menghindari hambatan dalam kegiatan proses pengapalan batubara. Terkait dengan hal ini para anggota mengusulkan agar APBI-ICMA untuk menyampaikan hal ini ke pemeriintah dalam hal ini pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla). APBI-ICMA akan mengupayakn untuk melakukan courtesy call ke Dirjen Hubla sebagaimana yang telah disampaikan pada waktu kehadiran Agus Purnomo DIrjen Hubla di acara 29th Anniversary APBI-ICMA 21 Nopember 2019 yang lalu.

Mengenai permasalahan pengapalan batubara untuk pemenuhan DMO, beberapa perusahaan mengalami kendala terkait dengan implementasi konsep zonasi dalam pasokan batubara. Akibatnya perusahaan terkendala dalam melakukan pengiriman batubara ke beberapa PLTU.  Menurut Singgih Widagdo (komite External Relation APBI) pada prinsipnya PLN batubara membuat konsep zonasi batubara dibuat mendata kualitas batubara dan memetakan optimalisasi energi secara nasional. Namun, dalam pelaksanannya timbul beberapa permasalahan/hambatan, sebagai berikut:

  1. Perusahaan pertambangan batubara menanggung kerugian materil atas perbedaan harga ekspor dan domestik;
  2. Perusahaan batubara tidak mendapatkan kejelasan ke wilayah tujuan mana saja dapat mengirimkan pasokan batubara;
  3. Kurang maksimal penerapan kuota batubara perusahaan pertambangan batubara berdasarkan perjanjian jual beli;
  4. Perusahaan mengalami kesulitan dalam pemenuhan DMO dikarenakan  jarak  yang cukup jauh antara lokasi  perusahaan dan  lokasi PLTU.

Pembahasan masukan solusi, yaitu anggota APBI meminta skema pemenuhan DMO dengan sistem zonasi dapat dikaji kembali dengan Kementerian ESDM.

 

Related Regular News: