Sosialisasi Kepmen ESDM No. 1952 K/84/MEM/2018 dan Kepmen ESDM No. 1953 K/06/MEM/2018

Pada hari Jumat 7 September 2018 Direktorat Mineral dan Batubara mengadakan Sosialisasi Kepmen ESDM No. 1952 K/84/MEM/2018 Tentang Penggunaan Perbankan di Dalam Negeri atau Cabang Perbankan Indonesia di Luar Negeri untuk Penjualan Mineral dan dan Batubara ke Luar Negeri dan Kepmen ESDM No. 1953 K/06/MEM/2018 tentang Penggunaan Barang Operasi, Barang Modal, Peralatan, Bahan Baku dan Bahan Pendukung lainnya yang di produksi di Dalam Negeri pada Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Rapat sosialisasi dua Kepmen ini dilakukan di kantor Minerba dan di pimpin Dirjen Minerba serta didampingi oleh beberapa Direktur di lingkungan Dirjen Minerba. Bapak Dirjen Minerba menekankan bahwa melalui Kepmen ESDM No. 1952 tahun 2018 ini Kementerian ESDM mewajibkan seluruh perusahaan pertambangan IUP, IUPK, Kontrak Karya, PKP2B, IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan /atau Pemurnian, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan agar menggunakan pembayaran Letter of Credit/LC dan mengembalikan sepenuhnya ke dalam negeri hasil penjualan mineral dan batubara ke luar negeri melalui rekening perbankan dalam negeri atau cabang perbankan Indonesia di luar negeri (Bank Devisa yang sudah di verifikasi oleh Bank Indonesia) serta harus memberikan laporan transaksi keuangan Devisa Hasil Ekspor/DHE tersebut kepada pemerintah dalam hal ini Direktorat Mineral dan Batubara, sehingga melalui Kepmen Kepmen ESDM No. 1952 K/84/MEM/2018 Kementerian ESDM akan berperan aktif untuk mengawasi proses ekspor batubara dan mineral. Sanksi yang akan dikenakan bila tidak dilaksanakan sesuai Kepmen ESDM No. 1952 K/84/MEM/2018 ini adalah : 1. Dirjen Minerba dapat mencabut rekomendasi Ekspor Mineral kepada pemegang IUP, IUPK, Kontrak Karya, IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan /atau Pemurnian, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; 2. Dirjen Minerba dapat merekomendasikan pencabutan Ekspor Terdaftar Batubara kepada pemegang IUP, IUPK, PKP2B, IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan /atau Pemurnian, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; 3. Pemegang IUP OP Pengangkutan dan Penjualan yang tidak melaksanakan dapat diberi sanksi teguran dan penghentian sementara kegiatan usaha; 4. RKAB pada tahun berikutnya akan dilakukan penyesuaian apabila tidak melaksanakan kewajiban ini kepada seluruh pemegang IUP, IUPK, Kontrak Karya, PKP2B, IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan /atau Pemurnian. Sedangkan melalui Kepmen ESDM No. 1953 K/06/MEM/2018 ini Pemerintah memberikan penekanan bahwa Badan Usaha yang bergerak di sektor energi dan sumberdaya mineral yang meliputi bidang minyak dan gas bumi, mineral dan batubara , ketenagalistrikan serta energi baru terbarukan dan konservasi energi dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib menggunakan barang operasi, barang modal, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung lainnya yang di produksi di dalam negeri sepanjang memenuhi kualitas/ spesifikasi , waktu penyerahan dan harga. Lebih lanjut di jelaskan dalam Kepmen ESDM No. 1953 K/06/MEM/2018 ini apabila barang operasi, barang modal, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung lainnya dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri makan Badan Usaha yang akan melakukan impor barang tidak akan diberikan fasilitas impor ( masterlist).

Related Regular News: