Pembahasan RUU Pajak Daerah & Retribusi Daerah di APINDO

Sekretariat APBI juga berkomitmen untuk memperkuat hubungan dengan para stakeholders asosiasi industri lainnya termasuk APINDO.Pada tanggal 16 Agustus 2018, APBI-ICMA menghadiri rapat di APINDO terkait dengan revisi UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD), di mana terdapat 2 versi rancangan undang-undang terkait dengan pajak dan retribusi daerah yang berasal dari DPR dan pemerintah. Berdasarkan rancangan undang-undang versi pemerintah, peningkatan pendapatan asli daerah berasal dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan LLPADS. Sedangkan berdasarkan rancangan undang-undang versi DPR, peningkatan pendapatan asli daerah berasal dari pajak dan retribusi saja. Dalam rapat tersebut, APINDO juga berjanji untuk melakukan beberapa tindakan, yaitu melakukan sosialisasi melalui media cetak maupun media online terkait dengan posisi KPPOD terhadap rencana perubahan undang-undang pajak dan retribusi daerah dan meningkatkan awareness masyarakat terhadap isu tersebut, memperluas network dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki kepentingan terkait dengan kebijakan tersebut, dan lebih banyak melibatkan asosiasi dan perusahaan dalam pengkajian dan penyusunan masukan terhadap rancangan undang-undang. Untuk ke depannya, APINDO perlu membuat perbandingan perbedaan antara RUU Pajak dan Retribusi Daerah versi pemerintah dan DPR.

Related Regular News: