Rapat di Kementerian Perdagangan terkait penundaan ketentuan penggunaan asuransi nasional.

Pada tanggal 26 Juli 2018 di adakan rapat di ruang Rapat Dahlia Gedung 1 Lantai 1 Kementerian Perdagangan. Dalam rapat ini dilakukan pembahasan lanjutan mengenai penggunaan asuransi nasional untuk kegiatan ekspor batubara dan crude palm oil (CPO) dengan mengundang stakeholders terkait, seperti APBI-ICMA, GAPKI, AAUI, Kementerian Perhubungan, OJK, Bea Cukai, dan para surveyor yang telah ditentukan oleh Kementerian Perdagangan. Rapat perdana dilaksanakan hari Kamis, 28 Juni 2018 dan rapat kedua diselenggarakan pada hari Selasa, 3 Juli 2018. Dari kedua rapat tersebut, Kementerian Perdagangan telah menyusun business process pelaksanaan penggunaan asuransi nasional. Para pelaku usaha juga menyampaikan beberapa kemungkinan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ketentuan tersebut yang dianggap masih belum siap untuk dilaksanakan karena belum ada sosialisasi yang merata sampai tingkat pelaksana paling bawah. Selain itu, AAUI juga melaksanakan diskusi terkait regulasi tersebut dengan perusahaan asuransi umum di Indonesia serta mengundang APBI, GAPKI, dan OJK. Akhirnya dengan mempertimbangkan masukan dari APBI dan GAPKI, Kementerian Perdagangan memutuskan untuk melakukan penundaan ketentuan penggunaan asuransi nasional. Penundaan pelaksanaan penggunaan asuransi nasional akan dilakukan sampai 6 bulan mendatang. Selama 6 bulan tersebut, pemerintah berharap para pelaku usaha dapat bekerjasama untuk mewujudkan pelaksanaan regulasi itu pada tahun 2019 dengan pertimbangan konsistensi kebijakan. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, juga menjanjikan adanya periode percobaan aturan tersebut sebelum resmi berlaku per tanggal 1 Februari 2019. Selain itu, para pelaku usaha pertambangan batubara berharap ada kejelasan dan klarifikasi dari pemerintah terkait dengan kewajiban pelaksanaan penggunaan asuransi nasional yang tercantum dalam Permendag No. 48 Tahun 2018. Klarifikasi tersebut terkait dengan eksportir seharusnya bukanlah pihak yang dibebankan untuk melakukan kewajiban penggunaan asuransi nasional, namun kewajiban penggunaan asuransi nasional tetap berada di tangan buyer untuk term perdagangan FOB.

Related Regular News: