Rapat di KPPOD terkait Pembahasan Revisi UU No.28 tahun 2009

Pada tanggal 20 Juli 2018 dilaksanaan Pembahasan Revisi UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah yang bertempat di Kantor Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Gedung Permata Kuningan, Lt 10 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9c, Guntur, Setiabudi. Berdasarkan hasil studi dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD terkait dengan persepsi dan ekspektasi pelaku usaha terkait dengan RUU PDRD tersebut adalah sebagai berikut : a. Ketentuan tarif pajak dan retribusi masih berpotensi menghambat pertumbuhan investasi di daerah b. Regulasi pajak dan retribusi belum sesuai dengan paradigma pajak dan retribusi daerah c. Opsen berpotensi mendistorsi perekonomian daerah karena menambah beban kepada wajib pajak. Oleh karenanya, opsen harus mempertimbangkan beberapa aspek yaitu : 1. Kemampuan pemerintah daerah untuk memungut 2. Administrasi pajak pusat terkait kedudukan/domisili yang dikaitkan dengan kewenangan pemerintah daerah 3. Potensi kehilangan pendapatan di tingkat pusat Selain itu, penerapan sistem pajak yang masih mempertahankan sistem closed list juga didukung oleh para peserta rapat. Sebaiknya sistem closed list ini tidak hanya diterapkan untuk jenis dan jumlah rincian objek, namun juga untuk rincian objek pajak untuk menutup ruang pemerintah daerah dalam menentukan objek lain yang berpotensi membebani masyarakat. Tim KPPOD juga menemukan adanya kekurangan pada implementasi administrasi perpajakan. Hal ini disebabkan karena masih ada administrasi perpajakan yang bersifat manual, persoalan pada kapasitas dan kualitas SDM perpajakan daerah, serta belum optimalnya pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah provinsi terkait dengan regulasi yang ada di kabupaten/kota. Tim KPPOD akan menunggu hasil rapat dengar pendapat yang akan diselenggarakan di DPR RI terkait dengan revisi UU No. 28 Tahun 2009 dan akan kembali melakukan diskusi dengan mengundang pelaku usaha terkait.

Related Regular News: