APBI-ICMA

APBI - ICMA Coal Price Chart

Detail Coal Chart Price

APBI - ICMA Coal Production Chart

Detail Chart

APBI - ICMA Activities

Dalam rangka mendukung implementasi sistem kerja untuk organisasi yang dinamis pasca kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) pada tahun 2024, Kemenko Marves melalui Biro Hukum menyelenggarakan kegiatan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Monev Standar Pelayanan di Kemenko Marves (3/4). Pada konsultasi ini

More Activities

Jelang Idul Fitri, Menteri ESDM Pastikan Pasokan Listrik Aman

Dalam lawatannya ke Jawa Timur, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memastikan bahwa kondisi pasokan listrik terpantau aman menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H/2024 Masehi. Hal tersebut ia sampaikan usai meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) PT. PLN Nusantara Power (NP) di Gresik, Jawa Timur, pada Kamis (4/4).

"Pasokan listrik Insyaallah aman, dan untuk pasokan kebutuhan energi primernya statusnya mencukupi dengan (Hari Operasi) HOP diatas 20 hari," ungkapnya.

Arifin menyebut bahwa PLN telah melakukan tindakan preventif dan efektif terhadap peralatan-peralatan dan sistem ketenagalistrikan yang tidak hanya dilakukan pada momen Idul Fitri maupun Natal dan Tahun Baru saja, melainkan dilakukan secara rutin.

"Tindakan ini tidak hanya mengantisipasi Nataru dan Idul Fitri saja, tetapi sudah menjadi bagian yang rutin dilakukan supaya pelayanannya bisa maksimal dan tidak ada gangguan listrik kepada masyarakat," imbuhnya.

Berdasarkan laporan tim Posko Sektor Energi Kementerian ESDM yang berpusat di Kantor BPH Migas, diproyeksikan Beban Puncak (BP) pada Hari Raya Idul Fitri 1445 H terjadi pada tanggal 10 April 2024 sebesar 32.750 MW dengan Daya Mampu Pasok (DMP) sebesar 51.350 MW, serta cadangan total sebesar 18.600 MW (56,79%).

Sementara itu, PLN juga menyiapkan posko siaga untuk mengamankan pasokan listrik pada periode Idul Fitri 1445 H/2024 Masehi sebanyak 2.766 posko seluruh Indonesia, dengan dukungan 81.591 personil (terdiri dari 15.594 Personil Pembangkit, 19.450 Personil Transmisi, 46.375 Personil Distribusi & TAD, dan 172 personil Kantor Pusat).

Jalin Kebersamaan, APBI-ICMA Menggelar Sharing Session & Buka Puasa Bersama

APBI-ICMA menggelar acara Sharing Session dan Buka Puasa Bersama bertempat di kantor APBI (25/03). Agenda ini selain untuk silaturahmi, juga sebagai forum untuk menyampaikan update isu, kinerja dan ruang diskusi antar anggota.

Acara dihadiri oleh Dewan Penasehat dan Dewan Pengurus serta anggota. Para pengurus yang mengisi acara, antara lain Haryanto Damanik selaku Sekretaris Jenderal, Ezra Sibarani selaku Ketua Komite Hukum dan Perpajakan, F.H. Kristiono selaku Ketua Komite Sustainability, Ignatius Wurwanto selaku Ketua Komite Good Mining Practice, serta Ervina Fitriyani selaku Komite Marketing & Logistik. Selain itu, R.A Sri Dharmayanti dan Priyadi selaku Dewan Penasehat juga turut hadir dalam acara ini.

Dari sisi pengurus menyampaikan update isu, diawali oleh Haryanto Damanik membahas beberapa regulasi yang menjadi prioritas APBI-ICMA. Hal-hal tersebut mencakup skema pungut salur dana kompensasi batubara, harga khusus untuk kelistrikan nasional, dan isu kepelabuhanan.

Forum Reklamasi Menjelaskan Cara Memahami Surat Edaran Menteri LHK No. 1 Tahun 2024

Forum Reklamasi Hutan pada Lahan Bekas Tambang (FRHLBT) yang juga dikelola oleh APBI-ICMA menggelar acara ”Reklamasi Bukan Basa Basi Jilid II: Memahami Surat Edaran Menteri LHK No.1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Reklamasi Hutan Serta Tantangan Dalam Implementasinya" bertempat di The Langham Jakarta (27/2).

Acara ini menghadirkan narasumber Zainal Arifin (Direktur Konservasi Tanah dan Air, KLHK), Yuli Sulistiyohadi (Ditjen Minerba) dan Ali Darwin (Direktur Eksekutif National Center for Corporate Reporting). Agenda ini dihadiri sekitar 70 peserta yang terdiri dari perusahaan tambang mineral dan batubara. APBI-ICMA yang diwakili Hendra Sinadia pun hadir mendukung acara ini untuk bersama memastikan tujuan dari Surat Edaran tersebut dapat tercapai.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya rehabilitasi hutan dan lahan yang bertujuan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna mendukung sistem penyangga kehidupan. SE tersebut menjadi perhatian khusus bagi para pemegang PPKH, terutama di sektor pertambangan. Salah satu perhatian utama adalah sinkronisasi antara berbagai peraturan terkait. Hal ini penting untuk memastikan bahwa upaya reklamasi tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan lainnya dalam pelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi

Dalam statement yang disampaikan Ignatius Wurwanto (Ketua Umum FRHLBT) bahwa reklamasi bukan hanya sekadar kewajiban, namun perlu dijadikan sebagai kebutuhan yang mendukung keberlanjutan ekonomi dan ekologi.

Dalam sesi diskusi muncul pertanyaan mengenai apakah pengajuan Surat Keputusan (SK) baru diperlukan atau apakah pemegang izin eksisting juga harus menyusun rencana reklamasi. Dalam hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan tanggapannya, setiap pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) wajib memiliki rencana umum reklamasi selama masih aktif menggunakan kawasan hutan tersebut. Hal ini berlaku baik untuk pengajuan SK baru maupun bagi pemegang izin eksisting. Rencana reklamasi tersebut menjadi pedoman dalam penilaian reklamasi, dan dokumen tersebut akan dijadikan sebagai dokumen pelengkap dalam proses penilaian.

Di sisi lain, tantangan yang dihadapi pada tambang terbuka adalah lahan yang tidak dapat ditutup dengan soil (tanah). Meskipun lahan tersebut tidak lagi digunakan untuk operasional tambang, namun tidak tersedia soil untuk menutupinya. NCCR menjelaskan bahwa dalam pelaporan sustainability, tahap top soil termasuk sebagai bagian yang harus dimasukkan. Ini menunjukkan adanya keberlanjutan dalam praktik reklamasi. Kemudian, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (DJMB) menyoroti bahwa salah satu aspek dari Good Mining Practice (GMP) adalah solusi teknologi revegetasi tanpa top soil. Solusi ini dapat merujuk pada Pedoman Penyusunan Rencana Reklamasi dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (PP No. 18 Tahun 2020).

Forum ini sebagai diskusi dan kolaborasi antara berbagai pihak terkait diharapkan menghasilkan solusi yang tepat dan berkelanjutan dalam mengatasi tantangan reklamasi di berbagai area hutan dan tambang.

Sebagai penutup Ignatius Wurwanto menyampaikan meskipun sering dipandang sebagai tantangan, faktanya ada peluang besar untuk meningkatkan keberlanjutan kehidupan kita. Reklamasi perlu diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan sebagai bagian dari strategi untuk mendukung keberlanjutan ekonomi dan ekologi.