WAWANCARA KHUSUS: Presiden Joko Widodo Blak-blakan Soal Ekspor Batu Bara & Target Berikutnya!

Sumber : https://market.bisnis.com/read/20220110/192/1487026/wawancara-khusus-presiden-joko-widodo-blak-blakan-soal-ekspor-batu-bara-target-berikutnya

 

Kebijakan pemerintah di sektor energi dan sumber daya alam (SDA) mengguncang dunia. Penghentian ekspor batu bara, pencabutan izin usaha pertambangan, pengetatan ekspor nikel telah membawa berbagai protes baik dari negara pembeli maupun dari dalam negeri. 

Langkah ini membawa equilibrium baru dalam dunia usaha Tanah Air. Sebenarnya bagaimana arahnya ke depan? Dalam wawancara dengan Bisnis di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (6/1/2021), Presiden Joko Widodo mengungkapkan berbagai rencana kebijakan strategis yang akan diambil. 

Apa latar belakang pemerintah mencabut ribuan izin tambang dan perkebunan?

Saya sudah mencabut 2.078 izin usaha pertambangan (IUP) mineral dan batu bara karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja. Ada juga izin bidang kehutanan dan hak guna usaha perkebunan yang kita cabut karena tidak produktif. [Keputusan pencabutan izin ini diumumkan Presiden Joko Widodo pada Kamis (6/1)]

Kita ingin produktivitas. Kalau ditelantarkan seperti itu, ya tidak usah lama-lama harus dicabut izinnya. Harus tegas. Izin itu bisa diberikan kepada yang lain yang punya reputasi lebih baik dan produktif.

Terkait dengan sektor tambang, pemerintah telah melarang ekspor batu bara untuk mencegah kelangkaan pasokan bagi Perusahaan Listrik Negara. Apa tujuan besar dari kebijakan ini?

Berbeda dengan negara lain yang mungkin kekurangan, kalau berbicara sumber daya alam seperti batu bara, kita ini kan punya barangnya. Saya tidak tahu bagaimana manajemen kontrol dari Kementerian ESDM dan PLN di lapangan, atau mungkin ada kesulitan enforcement kepada perusahaan untuk disiplin domestic market obligation (DMO). Semestinya enam bulan lalu sudah ngerti semua dong [adanya risiko kelangkaan pasokan batu bara].

Harus dipahami kekayaan alam adalah milik negara, yang konsesinya diberikan kepada perusahaan. Setiap saat bisa dicabut.

Kabar yang baik bahwa setelah distop ekspor, pasokan sudah dalam posisi yang baik. Mungkin sebentar lagi ekspor dibuka kembali. Namun, keadaan semacam ini jangan sampai terjadi lagi karena kita juga perlu devisa dari ekspor.

Selain batu bara, pelarangan ekspor juga sudah dan akan diterapkan untuk sumber daya mineral lain. Mengapa itu perlu dilakukan?

Kepentingan nasional harus didahulukan. Jangan dilihat dari perusahaan per perusahaan yang tidak bisa ekspor lagi. Kalau mereka mau naik kelas, buat dong smelter. Kalau mau naik kelas lagi buat industri turunannya. Kuncinya di nilai tambah.

Urusan nilai tambah tidak bisa ditawar. Soal hilirisasi, saya sudah bilang ke pengusaha, kalau masih mau jual mentah ya ke perusahan yang punya smelter. Kalau tidak mampu, silakan cari partner yang memiliki teknologi dan modal. Mereka mau apa enggak? Kalau enggak, ya silakan, saya tidak ada tawar-menawar lagi.

Masih ada anggapan bahwa pelarangan ekspor minerba terlalu cepat?

Pemerintah sudah memberikan pemanasan sejak lama. Saya sudah ngomong akan stop nikel dari 5 tahun lalu. Akan saya stop bauksit juga sudah 2 tahun lalu saya bolak-balik ngomong. Artinya ini diberi transisi, tidak tiba-tiba.

Kita sudah lakukan tahapan-tahapan agar dunia usaha tidak kedodoran mengejar itu. Ini harus dilakukan. Kita sudah terlalu lama hidup di zona nyaman, jualan bahan mentah, jualan raw material. Terlalu enak sehingga kehilangan kesempatan waktu booming minyak misalnya. Jangan kita kehilangan kesempatan lagi dalam booming minerba.

Apa dampak nyata dari pelarangan ekspor itu?

Sekarang ini sudah 19 bulan neraca perdagangan surplus, itu dari mana? Dari stop ekspor nikel. Muncul angka US$20,8 miliar. Dulu ekspor tanah yang ada nickel ore paling hanya US$2 miliar setahun, artinya ada lompatan yang tinggi sekali.

Upaya ini ke depan akan terus kita lakukan. Setelah nikel, nanti tahun ini bauksit, sekarang sedang dimatangkan. Kita siapkan smelter.

Upaya ini ke depan akan terus kita lakukan. Setelah nikel, nanti tahun ini bauksit, sekarang sedang dimatangkan. Kita siapkan smelter.

Kalau sudah selesai bauksit, nanti ganti lagi timah, lalu ganti lagi tembaga. Kita harus berani.

Kebijakan tersebut juga sangat terkait dengan transisi energi yang sudah menjadi komitmen Indonesia. Bagaimana progres sejauh ini?

Memang kombinasi bauran energi harus secepatnya dilakukan, melalui energi baru terbarukan (EBT), baik hydropower, angin, arus bawah laut, geothermal, semua harus dikembangkan lagi sehingga tidak hanya ketergantungan pada batu bara. Indonesia punya potensi besar.

Problem transisi energi di semua negara adalah telanjur memakai batu bara yang lebih murah. Sekarang kalau mau dibelokkan ke EBT yang harga produksinya dua kali lebih mahal siapa yang akan bayar selisihnya? Masih ada persoalan transisi energi ini, jangan negara-negara maju itu mendikte kita untuk pindah ke EBT tapi tidak berkontribusi.

Ini yang baru kita bicarakan dalam forum-forum internasional seperti G20.

Status Presidensi Indonesia di G20 semestinya sangat berpengaruh dalam pembicaraan-pembicaraan semacam itu?

Saya kira ini sebuah kehormatan bagi Indonesia menjadi Presidensi G20. Ini akan digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan nasional. Indonesia juga ingin berperan lebih besar dalam kebijakan pemulihan ekonomi dunia maupun tata kelola dunia yang lebih sehat dan adil.

Ada tiga isu utama di G20 yaitu pertama, arsitektur kesehatan dunia yang harus kita bangun karena adanya pandemi sehingga cepat beradaptasi. Kedua, transformasi digital, dan ketiga transisi energi berkelanjutan serta ekonomi hijau.

Kepentingan nasional kita harus betul-betul bisa kita dapatkan dari Presidensi G20 ini.

Seberapa besar peluang kita mencapainya?

Sekarang dunia melihat Indonesia. Kita memiliki potensi untuk menjadi negara maju. Memang tantangannya tidak mudah. Secara geopolitik, negara-negara yang ada di kawasan ini mulai memandang pentingnya Indonesia. Posisi itu yang harus kita gunakan dalam rangka kepentingan nasional sehingga terjadi lompatan. Kita tunjukkan bahwa Indonesia bisa melakukan sesuatu yang tidak diperkirakan negara lain.

Konsolidasi fiskal menjadi tantangan lain yang dihadapi Indonesia di masa pandemi ini. Langkah strategis apa yang akan dilakukan untuk merealisasikan defisit fiskal di bawah 3% terhadap produk domestik bruto pada 2023?

Kalau kondisi berjalan baik seperti sekarang saya optimistis itu bisa dicapai. Ekonomi kita semakin baik. Bisa kita lihat dari indikator pajak, penerimaan negara bukan pajak, dari bea cukai semua melebihi 100%. Kalau penerimaan negara tidak seperti 2020 kenapa tidak optimistis?

Kunci dari pertumbuhan ekonomi itu hampir 85% berasal dari investasi baik swasta, BUMN maupun asing. Fiskal ini sifatnya men-trigger saja, hanya 15%. Tetapi harus saya katakan bahwa pengelolaan APBN kita sangat prudent sekali. Bu Menteri Keuangan [Sri Mulyani Indrawati] itu sangat hati-hati dalam mengelola, beliau sangat prudent.

Related Regular News: