#kabarDMO2020

Sumber : https://ekonomi.bisnis.com/read/20200106/44/1187328/antara-denda-dan-kompleksitas-wajib-pasok-batu-bara-untuk-dalam-negeri

Sanksi berupa denda atau dalam bahasa pemerintah disebut kompensasi mengincar produsen batu bara yang gagal memenuhi kewajiban pasokan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) minimal.Sanksi itu tertuang dalam beleid Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI No.261 K/30/MEM/2019 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Tahun 2020 yang ditandatangani Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 26 Desember 2019. 

Dalam beleid itu, pemerintah menetapkan persentase minimal penjualan batu bara untuk kepentingan dalam negeri sebesar 25% dari rencana jumlah produksi batu bara tahun 2020 yang disetujui oleh menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Para pengusaha batu bara yang tidak memenuhi persentase minimal penjualan batu bara untuk kepentingan dalam negeri dikenakan kewajiban pembayaran kompensasi terhadap sejumlah kekurangan penjualan batu bara untuk kepentingan dalam negeri. 

Produsen yang tidak memenuhi kebutuhan batu bara dalam negeri untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sesuai dengan kontrak penjualan juga dikenakan sanksi tambahan berupa pengurangan besaran kuota produksi pada tahun berikutnya sejumlah kekurangan volume itu. Namun, beleid itu belum memerinci besaran denda yang akan dikenakan kepada perusahaan yang kuota DMO batu baranya meleset.

Selain itu, harga jual batu bara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tetap dipatok sebesar US$70 per metrik ton free on board (FOB) vessel, yang didasarkan atas spesifikasi acuan pada kalori 6.322 kcal/kg GAR, total moisture 8%, total sulphur 0,8%, dan ash 15%. 

Ketua Indonesian Mining & Energi Forum (IMEF) Singgih Widagdo mengatakan sebaiknya penalti juga mempertimbangkan kualitas batu bara selain volume DMO yang tidak terpenuhi. “Kalau harga rendah, termasuk terkait kualitas batu bara, maka profit per ton juga mengecil sehingga kalau denda dalam bentuk dolar Amerika Serikat per ton, tentu akan memperberat perusahaan, khususnya pada kualitas batu bara di bawah 4.000 kcal/kg,” katanya kepada Bisnis, Minggu (5/1/2020). 

Apalagi, tambahnya, ketidakmampuan dalam memenuhi DMO bisa jadi diakibatkan bukan kesalahan perusahaan batu bara, tetapi karena pasar di dalam negeri yang memang tidak dapat menyerap batu bara dengan kualitas tertentu. 

Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) skala besar baik yang dimiliki PT PLN (Persero) maupun produsen listrik swasta telah memiliki kontrak jangka panjang dengan sebagian kecil produsen sehingga ruang DMO 25% menjadi sempit dan tidak bisa dimanfaatkan oleh semua perusahaan. Demikian juga industri skala besar seperti industri semen, misalnya. Selain itu, untuk menjawab masalah DMO, pemerintah harus mulai terlibat pembangunan infrastruktur pelabuhan batu bara. 

“Infrastruktur menjadi pusat integrasi DMO dari penambang skala kecil yang belum tentu mampu mengirimkan DMO secara langsung ke PLTU skala besar. Bisa jadi pelabuhan itu dibangun di Sumatra Selatan dan Kalimantan Timur atau Kalimantan Selatan,” tuturnya.

 

HARGA PASAR 

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia menuturkan secara prinsip pihaknya selalu mendukung program DMO. “Sebagai kontraktor pemerintah, [kami] mematuhi aturan harga itu,” katanya kepada Bisnis

Namun, ke depan ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu peraturan pelaksanaan lebih terperinci dari beleid itu, khususnya mengenai sanksi jika suatu perusahaan tak memenuhi kewajiban DMO. Selain itu, meski penetapan harga batu bara khusus DMO tetap dipatok senilai US$70 per ton dan dilanjutkan pada 2020, pihaknya berpendapat sebaiknya mengikuti harga pasar. “Hal itu terkait prinsip keadilan karena ada beberapa perusahaan yang memasok ke domestik dengan harga yang dipatok US$70 per ton [bisa di bawah dari harga pasar]. Kemudian mengenai besaran persentase 25% apakah nanti akan realistis, terutama jika realisasi produksi melebihi 550 juta ton seperti yang ditargetkan atau jika realisasi serapan domestik yang di bawah target?” tuturnya.

Dia menilai pemerintah harus berhati-hati dalam pembuatan aturan dan menerapkan sanksi denda. Apabila sanksi diubah menjadi denda, harus ada skema dan pengaturan yang jelas. Jika tidak, maka akan berpotensi menimbulkan kompleksitas yang menyulitkan pasokan batu bara ke dalam negeri. “Sebagian perusahaan mungkin saja terdorong untuk lebih memilih membayar denda ketimbang memasok ke domestik. Hal ini juga akan menyulitkan produsen yang produk batu baranya memiliki beragam kualitas, dendanya akan dikenakan ke kualitas kalori yang mana?” katanya.

Menurutnya, sanksi pengenaan denda ini belum tentu efektif diberlakukan mengingat sanksi pemotongan kuota produksi yang diterapkan sebelumnya juga tidak efektif dalam pelaksanaannya. Director & Corporate Secretary PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) Dileep Srivastava berpendapat pihaknya tak masalah terhadap sanksi denda yang akan dikenakan apabila tak memenuhi kewajiban DMO. “Kami tetap mematuhi regulasi yang ada terkait dengan DMO,” ucapnya. 

Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Ciruss) Budi Santoso mengatakan terkait dengan pengenaan denda DMO, perlu dilakukan peninjauan. “Pemerintah memfasilitasi penambang yang kalorinya enggak ada yang nampung, dan pemerintah perlu memikirkan bagaimana meningkatkan pemakaian nasional. Sekarang dikembalikan ke pemerintah, kalau PLN tidak mau menerima batu baranya, apakah pemerintah memberikan denda?” katanya. 

Sebelumnya, Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan skema sanksi kali ini akan dibuat lebih detail. Adapun sanksi yang dikenakan akan berupa denda atau kompensasi. Pasalnya, selama ini penerapan sanksi pemotongan produksi sulit dilakukan karena pemotongan produksi ada pertimbangan terhadap dampak sosial, pengurangan tenaga kerja, pendapatan daerah hingga penerimaan negara. “Dalam faktanya itu enggak bisa, sulit diterapkan. Kami cari formula baru,” ujar Bambang.

Related Regular News: